DPMPTSP KOTA METRO, RESMI GUNAKAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

 

Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas layanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan di Kota Metro kepada masyarakat yang memenuhi standar teknologi informasi perlu menerapkan layanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis elektronik.

Mulai tanggal 6  Juli 2020 ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai menerapkan TTE (tanda tangan elektronik) untuk dokumen Perizinan dan Non Perizinan. Dokumen Perizinan dan Non Perizinan dalam bentuk Surat Izin maupun Pemenuhan Komitmen OSS tersebut tidak akan ada lagi tanda tangan kepala dinas basah maupun cap dinas,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro  Edy Pakar, S.H, MM.

Edy Pakar, S.H, MM juga mengatakan bahwa penggunaan TTE sendiri sesuai dengan kebijakan dari Kementrian Dalam Negeri dan sesuai dengan rekomendasi KPK RI. “Sesuai instruksi dan rekomendasi tersebut, maka akan kita terapkan di Kota Metro,” jelasnya.Dengan penerapan TTE, nantinya ketika sedang membutuhkan tanda tangan kepala Dinas, dokumen Perizinan dan Non Perizinan serta yang lainnya, nantinya bisa melakukan tanda tangan meski kepala dinas tidak ada di tempat (kantor). “Nantinya bisa melakukan tanda tangan dengan  cara digital,” sampainya. Selama ini untuk masalah tandatangan memang masih menjadi kendala tersendiri.

Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. TTE ini merupakan komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro untuk meningkatakan pelayanan prima kepada masyarakat.

Berikut Surat Edaran Walikota berkaitan dengan TTE pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu SURAT EDARAN WALIKOTA METRO

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments

Standard Pelayanan Publik

Profil Investasi Kota Metro Provinsi Lampung