Standar Pelayanan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Standar Pelayanan Publik Bagian Service Delivery

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Produk pelayanan

Surat Izin Mendirikan Bangunan

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Persyaratan Pelayanan

I.    Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB):

a. Mengisi formulir permohonan sesuai dengan format yang telah disediakan dan 

    ditandatangani diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);

b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

c. Fotocopy bukti hak atas tanah (Sertifikat/Akte);

d. Fotocopy tanda bukti lunas PBB terakhir;

e. Fotocopy IMB lama (bagi yang mengajukan permohonan perubahan/penambahan

    bangunan);

f.  Advis camat setempat;

g. Gambar bangunan minimal terdiri dari gambar denah (termasuk posisi dan situasi

    bangunan pada persil lahan/tanah), gambar tampak, denah lokasi;

h. Khusus bangunan 3 lantai atau lebih diwajibkan melampirkan gambar struktur

    bangunan    dan surat pernyataan menyediakan peralatan dan instalasi penanggulangan

    kebakaran;

i.  Surat pernyataan sanggup melaksanakan ketentuan bangunan secara teknis

    ditandatangani pemohon diatas materai;

j.  Surat pernyataan/persetujuan lingkungan tetangga bagi bangunan lebih dari 1 (satu)

    lantai, bangunan usaha, dan bangunan lain yang memiliki dampak lingkungan;

k. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan

    perundangan yang berlaku kecuali bagi bangunan rumah tempat tinggal dan tempat

    usaha kecil diluar sektor industri;

l.  Menunjukkan semua dokumen persyaratan yang asli kepada petugas penerimaan berkas

    pada saat pengajuan permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;

II.   Berkas persyaratan perubahan Izin Mendirikan Bangunan yang disebabkan oleh     

       perubahan fungsi bangunan adalah sama dengan persyaratan penerbitan Izin Mendirikan 

       Bangunan baru ditambah dengan melampirkan Asli Izin Mendirikan Bangunan yang lama;

III.  Berkas persyaratan perubahan Izin Mendirikan Bangunan yang disebabkan oleh

       penambahan/pengurangan bangunan adalah sama dengan persyaratan penerbitan Izin

       Mendirikan Bangunan baru;

IV.   Berkas persyaratan perubahan Izin Mendirikan Bangunan yang disebabkan oleh

       perubahan/pergantian nama pemilik adalah sebagai berikut:

       a. Mengisi Formulir Permohonan sesuai dengan format yang telah disediakan dan

           ditandatangani diatas materai

       b. Asli Izin Mendirikan Bangunan yang lama;

       c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

       d. Fotocopy Bukti Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

       e. Fotocopy Bukti Hak Atas Tanah (Sertifikat/Akte);

       f.  Fotocopy Tanda Bukti Lunas PBB Terakhir;

       g. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa bangunan yang dimohonkan tidak     

          mengalami  perubahan/penambahan ditandatangani pemohon diatas materai .

 

V.    Berkas persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Konstruksi Reklame adalah:

      a.  Mengisi Formulir Permohonan sesuai dengan format yang telah disediakan;

      b.  Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;

      c.  Gambar rencana tempat & posisi memasang reklame;

      d.  Gambar konstruksi reklame yang akan didirikan;

      e.  Analisis teknis struktur reklame;

      f.   Surat persetujuan dari pemilik lahan yang bersangkutan jika pemasangan dilakukan di

           tanah/gedung/bangunan milik swasta/badan/perorangan.

 

 

Pendaftaran Manual

Pendaftaran Online

1.     Pemohon mengajukan pendaftaran

        izin melalui petugas pelayanan

        (front  office).

2.     Pemohon menerima tanda terima

        setelah berkas perizinan

        dinyatakan  lengkap.

3.     Pemohon membayar pajak di Bank

        Lampung dengan membawa Surat

        Tanda Setoran yang diberikan oleh

        petugas pelayanan.

4.     Pemohon menyerahkan Surat

        Tanda Setoran yang telah

        divalidasi oleh Bank kepada

        petugas pelayanan.

5.     Pemohon menerima surat izin

        yang  telah ditandatangani.

1.    Pemohon mengajukan pendaftaran izin

       secara online dengan mengisi formulir dan

       mengupload berkas persyaratan izin

       melalui website : pmptsp.metrokota.go.id.

2.    Pemohon menerima tanda terima berkas

       elektronik.

3.    Pemohon membayar pajak di Bank

       Lampung dengan membawa Surat Tanda

       Setoran yang diberikan oleh petugas

       pelayanan.

4.    Pemohon menyerahkan Surat Tanda

       Setoran yang telah divalidasi oleh Bank

       beserta berkas  persyaratan yang

       sebelumnya telah diupload kepada

       petugas pelayanan.

5.    Pemohon menerima surat izin yang telah

       ditandatangani.

4.

Jangka waktu penyelesaian

Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

5.

Biaya/tariff

Fungsi

Klasifikasi A

Klasifikasi B

Klasifikasi C

Klasifikasi D

Fungsi I           

Rumah Tempat Tinggal.

Rp. 2.000,- / m2

Rp. 4.000,- / m2

Rp. 4.000,- / m2

Rp. 7.000,- / m2

Fungsi II

Bangunan sarana pendidikan, sarana sosial dan sarana olahraga.

Rp. 3.000,- / m2

Rp. 3.500,- / m2

Rp. 5.000,- / m2

Rp. 6.000,- / m2

Fungsi III

Usaha dagang, kios, minimarket, supermarket, perkantoran, gedung bioskop, rumah kost, cucian mobil dan bangunan lain yang sejenis baik permanen maupun semi permanen

 

Rp. 7.500,- / m2

Rp. 9.000,- / m2

Rp. 11.500,- / m2

Rp. 13.000,- / m2

Fungsi IV

Tempat Industri yang meliputi pabrik dan atau tempat pengolahan dari berbagai macam barang dan hasil bumi serta bangunan lainnya yang sejenis baik permanen maupun semi permanen.

Rp. 12.500,- / m2

Rp. 15.500,- / m2

Rp. 21.000,- / m2

Rp. 25.000,- / m2

Fungsi V         

Bangunan yang berfungsi dan atau dipergunakan untuk budidaya burung walet baik permanen maupun tidak permanen setiap ketinggian 4 (empat) meter dihitung 1 (satu) lantai.

Rp. 32.000,- / m2

a.  Terhadap bangunan lain lain terdiri dari :

     1. Bangunan pagar dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,- / m2;

     2. Halaman Parkir dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,- / m2;

     3. Lantai Jemur dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,- / m2;

     4. Teras dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,- / m2;

     5. Kolam Penampungan air limbah dikenakan biaya Rp. 10.000,- / m2;

     6. Bangunan pemancar, radio, TV, bangunan tower, menara PLN setiap kelipatan 6 (enam)

         meter dihitung 1 (satu) tingkat dan dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 10.000,- / m2;

     7. Bangunan menara pemancar telefon celular setiap kelipatan 6 (enam) meter dihitung 1

         (satu) tingkat dan dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 1.500.000,- / m2;

     8. Kolam renang dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- / m2;

b.  Bangunan Konstruksi / Tiang Pancang Reklame dikenakan biaya retribusi sebagai berikut :

     1. Tiang pancang yang berdiri dengan ukuran diameter diatas 2 inci sampai dengan 10 inci  

         dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,- per meter;

     2. Tiang pancang yang berdiri dengan ukuran diameter diatas 10 inci dikenakan retribusi

         sebesar Rp. 1.000.000,- per meter;

     3.  Tiang konstruksi melintang dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,- per meter.

c.  Untuk setiap pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), selain dikenakan

     biaya seperti yang tersebut diatas, kepada pemohon dibebankan biaya pembuatan Plat

     Nomor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

d.  Selain biaya sebagaimana tersebut di atas tidak dipungut biaya lainnya;

e.  Terhadap bangunan yang Iebih dari satu tingkat maka tiap tingkat dikenakan retribusi

     sebagai berikut :

     1.  Tingkat ke- II = 1,5 x tarif lantai I menurut fungsi Bangunan;

     2.  Tingkat ke- III = 2 x tarif lantai I menurut fungsi Bangunan;

     3.  Tingkat ke- IV = 2,5 x tarif lantal I menurut fungsi bangunan;

     4.  Terhadap Bangunan tingkat ke V dan seterusnya kelipatan menurut jenjang 1, 2 dan 3.

f.   Bangunan Tower, Menara air setiap kelipatan 6 (enam) meter dihitung 1 (satu) tingkat

     dan dikenakan retribusi 2,5 x tarif lantal I menurut fungsi bangunan;

g.  Khusus bangunan yang lokasinya berada di Jalan Protokol Retribusi IzinMendirikan

     Bangunan (IMB) dikalikan 2 (dua) dari jumlah harga terhitung.

6.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan:

1.  Ruang Pengaduan

2.  E-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

3.  Telepon : (0725) 49638,49313

4.  Fax: (0725)49313

5.  Kotak saran/pengaduan

6.  Formulir survey IKM

7.  E-Pengaduan melalui : pmptsp.metrokota.go.id

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1.   Verifikasi aduan;

2.   Mediasi;

3.   Koordinasi dan cek lokasi;

4.   Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1.   1 orang staf Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;

2.   1 orang Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan;

3.   1 orang Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

4.   1 orang OPD Teknis.

Unit yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.

 

 

Standar Pelayanan Publik Bagian Manufacturing

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

a.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

d.  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun  2005 tentang Peraturan Pelaksanaan

     Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

e.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman

     Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

f.   Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman

     Teknis Izin Mendirikan Bangunan;

g.  Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan

     Tertentu;

h.  Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi

     Izin Mendirikan Bangunan;

i.   Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan

     Walikota Metro Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman

     Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

2.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

1.   Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC.

2.   Tempat parkir

3.   Mobil dan sepeda motor dinas

4.   Almari dokumen

5.   Rak arsip

6.   Meja

7.   Kursi

8.   Pesawat telepon dan mesin faksimili

9.   Komputer dan printer

10. Telepon/Faksimili

11.  Alat tulis kantor

12.  Toilet umum

13.  Jaringan internet

14.  Koran/bahan bacaan

15.  TV

3.

Jumlah pelaksana

1.     Petugas Front Office 1 orang;

2.     Petugas Back Office  1 orang;

3.     Bendahara Penerimaan  1 orang;

4.     Tim Teknis 1 orang;

5.     Kepala Seksi 1 orang;

6.     Kepala Bidang 1 orang.

4.

Kompetensi Pelaksana

1.     Petugas Front Office :

        a.  Berpendidikan minimal SLTA sederajat

        b.  Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun);

        c.  Mampu mengoperasikan komputer;

        d.  Memahami penggunaan aplikasi SIMPTSP dan aplikasi pelayanan perizinan

             lainnya.

        e.  Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;

        f.   Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

2.     Petugas Back Office 

        a.  Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

        b.  Mampu mengoperasikan komputer;

        c.  Memahami penggunaan aplikasi SIMPTSP dan aplikasi pelayanan perizinan

             ainnya;

        d.  Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;

        e.  Mampu bekerja dalam Tim;

        f.   Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

3.     Bendahara Penerimaan

        a.  Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

        b.  Mampu mengoperasikan komputer;

        c.  Memahami penggunaan aplikasi SIMPTSP dan aplikasi pelayanan perizinan       

             lainnya;

        d.  Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;

        e.  Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

4.     Tim Teknis

        a.  Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

        b.  Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun);

        c.  Memiliki pengetahuan tentang  perundang-undangan terkait pelayanan publik;

        d.  Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;

        e.  Memiliki kemampuan kerjasama tim.

5.     Kepala Seksi

        a.  Berpendidikan minimal Strata Satu (S1);

        b.  Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait pelayanan publik;

        c.  Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik;

        d.  Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

        e.  Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;

        f.   Memahami penggunaan aplikasi SIMPTSP dan aplikasi pelayanan perizinan

             lainnya.

6.     Kepala Bidang

        a.   Berpendidikan minimal Strata Satu (S1);

        b.   Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait pelayanan publik;

        c.   Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik;

        d.   Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

        e.   Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

        f.    Memahami penggunaan aplikasi SIMPTSP dan aplikasi pelayanan perizinan

              lainnya.

5.

Pengawasan internal

1.    Dilakukan oleh atasan langsung.

2.    Dilakukan oleh tim audit internal.

3.    Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi.

4.    Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV maupun aplikasi yang

       dapat dipantau langsung di ruang kerja Kepala Dinas.

6.

Jaminan pelayanan

1.    Jaminan Kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional 

       Prosedur (SOP) serta didukung petugas yang berkompeten di bidang tugasnya

       dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

2.    Jaminan pelayanan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

7.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1.    Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus yang

       berlogo DPMPTSP Kota Metro yang dijamin keasliannya dengan memberikan nomor

       registrasi yang telah digandakan sebagai arsip kantor.

2.    Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya.

3.    Surat Izin dicetak  dengan menggunakan QR Code.

8.

Evaluasi kinerja Pelaksana

1.    Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui

       mekanisme pengisian kuesioner oleh pengguna layanan.

2.    Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 

       (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan

        meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

 

Download Standar Pelayanan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) KLIK DI SINI 

Standard Pelayanan Publik

METRO INVESTMENT GALLERY