Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)

Standar Pelayanan Publik Bagian Service Delivery

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Produk pelayanan

Pemenuhan Kominmen Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI).

2.

Persyaratan Pelayanan

Persyaratan pembuatan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) adalah sebagai berikut :

1.   Melakukan Pendaftaran secara                      Online melalui aplikasi “Sicantik Cloud”;

2.   Melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB);

3.   Foto kopi KTP;

4.   Foto kopi PBB;

5.   Foto kopi NPWP perusahaan;

6.   BPJS Ketenagakerjaan;

7.   Foto kopi akte pendirian perusahaan;

8.   Foto kopi Izin Prinsip;

9.   Foto kopi Izin Lokasi;

10.  Foto kopi Izin Lingkungan;

11.  Memiliki Rencana Induk/Masterplan Kawasan Industri;

12.  Membangun gedung pengelola;

13.  Laporan data kawasan industri mengenai kemajuan pembangunan kawasan industri triwulan terakhir;

14.  Tata tertib kawasan industri (AMDAL/ dan UKL-UPL) memuat :

a.      Hak dan kewajiban masing-masing pihak;

b.     Ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai hasil studi AMDAL rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.

15.  Susunan pengurus/ pengelola kawasan industri;

16.  Rekomendasi dari Dinas Perindustrian;

17.  Melampirkan data investasi;

18.  Surat kuasa bermaterai bila Pelaku Usaha tidak datang secara langsung;

19.  Surat pernyataan bermaterai atas kebenaran dokumen yang disampaikan;

20.  Pas foto berwarna terbaru 3x4 cm 3 lembar.

 

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pendaftaran Dengan Perbantuan

Pendaftaran Online

1.    Pemohon mengajukan pendaftaran izin melalui petugas pelayanan (front office).

2.    Pemohon mengajukan pendaftaran izin secara online dengan mengisi formulir pendaftaran melalui https://sicantikui.layanan.go.id/ dan menyerahkan berkas persyaratan izin.

3.    Pemohon menerima tanda terima berkas elektronik.

4.    Berkas permohonan lengkap, maka berkas akan dilanjutkan ke Tim Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis.

5.    Bila Tim Teknis Memberikan Rekomendasi maka akan dilanjutkan dengan Penetapan Izin, apabila Tim Teknis tidak memberikan rekomendasi maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.

6.    Pemohon menerima surat izin yang telah ditandatangani dan  surat izin elektronik.

1.   Pemohon mengajukan pendaftaran izin secara online dengan mengisi formulir dan mengupload berkas persyaratan izin melalui portal https://sicantikui.layanan.go.id/.

2.   Pemohon menerima tanda terima berkas elektronik.

3.   Berkas permohonan lengkap, maka berkas akan dilanjutkan ke Tim Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis.

4.   Bila Tim Teknis Memberikan Rekomendasi maka akan dilanjutkan dengan Penetapan Izin, apabila Tim Teknis tidak memberikan rekomendasi maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.

5.     Pemohon menerima surat izin yang telah ditandatangani dan  surat izin elektronik.

4.

Jangka waktu penyelesaian

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

5.

Biaya/tarif

Tidak dikenakan retribusi.

6.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan:

1.        Ruang Pengaduan

2.        E-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

3.        HP Pengaduan : 085378299993

4.        Telepon : (0725) 49638,49313

5.        Fax: (0725)49313

6.        Kotak saran/pengaduan

7.        Formulir survey IKM

8.        E-Pengaduan melalui : pmptsp.metrokota.go.id

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1.        Verifikasi aduan;

2.        Mediasi;

3.        Koordinasi dan cek lokasi;

4.        Penyelesaian/Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1.        1 orang staf Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;

2.        1 orang Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan;

3.        1 orang Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

4.        1 orang OPD Teknis.

Unit yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.

 

 

Standar Pelayanan Publik Bagian Manufacturing

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

a.        Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b.       Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

c.        Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

d.       Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);

e.        Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

f.         Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kebupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);

g.        Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/ M-IND/ PER/ 6/ 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;

h.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Kebupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);

i.         Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

j.         Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencaa Induk Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035 ( Lembar daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 13);

k.       Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Metro Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 5).

l.         Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Metro di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

2.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

1.        Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC.

2.        Parkir Kusus Disabilitas

3.        Kursi Roda

4.        Tempat parkir

5.        Mobil dan sepeda motor dinas

6.        Almari dokumen

7.        Rak arsip

8.        Meja

9.        Kursi

10.    Komputer dan printer

11.    Telepon/Faksimili

12.    Alat tulis kantor

13.    Toilet umum

14.    Jaringan internet

15.    Koran/bahan bacaan

16.    TV

17.    Mushola

18.    Ruang Laktasi dan bermain anak

3.

Jumlah pelaksana

1.        Petugas Front Office 1 orang.

2.        Petugas Back Office  1 orang.

3.        Tim Teknis 1 orang.

4.        Kepala Seksi 1 orang.

5.        Kepala Bidang 1 orang.

4.

Kompetensi Pelaksana

1.        Petugas Front Office :

a.      Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

b.     Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun);

c.      Mampu mengoperasikan komputer;

d.     Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud;

e.      Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;

f.       Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

2.        Petugas Back Office 

a.      Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

b.     Mampu mengoperasikan komputer;

c.      Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud;

d.     Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;

e.      Mampu bekerja dalam Tim;

f.       Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

3.        Tim Teknis

a.        Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

b.       Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun);

c.        Memiliki pengetahuan tentang  perundang-undangan terkait pelayanan publik;

d.       Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;

e.        Memiliki kemampuan kerjasama tim.

4.        Kepala Seksi

a.        Berpendidikan minimal Strata Satu (S1);

b.       Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait pelayanan publik;

c.        Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik;

d.       Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

e.        Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;

f.         Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud.

5.        Kepala Bidang

a.      Berpendidikan minimal Strata Satu (S1);

b.     Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait pelayanan publik;

c.      Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik;

d.     Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

e.      Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;

f.       Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud.

 

5.

Pengawasan internal

1.        Dilakukan oleh atasan langsung.

2.        Dilakukan oleh tim audit internal.

3.        Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi.

4.        Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Kepala Dinas.

6.

Jaminan pelayanan

1.        Jaminan Kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

2.        Jaminan pelayanan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

7.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1.        Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus yang berlogo DPMPTSP Kota Metro yang dijamin keasliannya dengan memberikan nomor registrasi yang telah digandakan sebagai arsip kantor.

2.        Surat Izin ditanda tangani secara elektronik yang dijamin oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

3.        Surat Izin dicetak dengan menggunakan QR Code dan autentifikasi dokumen elektronik dapat diverifikasi melalui scan QR code oleh pemohon.

8.

Evaluasi kinerja Pelaksana

1.        Evaluasi kinerja dilakukan melalui e-Survey Kepuasan Masyarakat (e-SKM) melalui mekanisme pengisian kuesioner oleh pengguna layanan.

2.        Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

 

Download Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) KLIK DISINI

Standard Pelayanan Publik

METRO INVESTMENT GALLERY