Standar Pelayanan Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR)

Standar Pelayanan Publik Bagian Service Delivery

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Produk pelayanan

Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR).

2.

Persyaratan Pelayanan

1.        Melakukan Pendaftaran secara Online melalui aplikasi “Sicantik Cloud”;

2.        Melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB);

3.        Fotokopi KTP yang masih berlaku;

4.        Pas foto berwarna 3 x 4 cm 3 lembar;

5.        BPJS Ketenaga Kerjaan;

6.        Pelaku Usaha mengisi formulir Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR);

7.        Melampirkan rencana peletakan titik reklame dan surat persetujuan pemilik lahan/bangunan untuk reklame yang dipasang diluar sarana dan prasarana milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

8.        Melampirkan surat persetujuan penggunaan sarana dan prasarana milik Pemerintah dari Penyelenggara Sarana/Prasarana dan/atau Kementrian;

9.        Melampirkan bukti pembayaran sewa lahan (untuk reklame di sarana dan prasarana milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah);

10.    Melampirkan tanda bukti kepemilikan tanah/bangunan dan perjanjian sewa lahan/bangunan yang dipasang diluar sarana/prasarana milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

11.    Melampirkan Surat Pernyataan bersedia menanggung segala resiko sebagai akibat penempatan dan pemasangan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;

12.    Melampirkan Surat pernyataan untuk menyerahkan biaya jaminan pembongkaran kepada Pemerintah Daerah apabila tidak melaksanakan perpanjangan izin dan atau permohonan perpanjangan izin ditolak oleh Walikota dan Penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran konstruksi reklame dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku izin;

13.    Melampirkan polis asuransi jiwa dan konstruksi reklame (setelah mendapat persetujuan Tim Teknis Perizinan Reklame);

14.    Melampirkan fotokopi IMB konstruksi reklame (bagi perpanjangan);

15.    Melampirkan gambar teknis/konstruksi reklame yang dibuat oleh tenaga ahli atau Konsultan yang terdiri dari :                     a. Gambar denah/Peta situasi/Tata Letak dengan skala 1:100

b. Gambar tampak depan, samping dan atas dengan skala 1 : 100;

c. Gambar dan perhitungan biaya konstruksi reklame;

d. Gambar detail rangka bidang reklame dengan skala 1:50;

e. Gambar detail pondasi dengan skala 1:50.

16.    Asli Surat Izin Peletakan Titik Reklame bagi perpanjangan;

17.    Surat pernyataan bermaterai atas kebenaran dokumen yang disampaikan;

18.    Melampirkan data investasi.

 

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pendaftaran Manual

Pendaftaran Online

1.    Pemohon mengajukan pendaftaran izin melalui petugas pelayanan (front office).

2.    Pemohon mengajukan pendaftaran izin secara online dengan mengisi formulir pendaftaran melalui https://sicantikui.layanan.go.id/ dan menyerahkan berkas persyaratan izin.

3.    Pemohon menerima tanda terima berkas elektronik.

4.    Berkas permohonan lengkap, maka berkas akan dilanjutkan ke Tim Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis.

5.    Bila Tim Teknis Memberikan Rekomendasi maka akan dilanjutkan dengan Penetapan Izin, apabila Tim Teknis tidak memberikan rekomendasi maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.

6.    Pemohon menerima surat izin yang telah ditandatangani dan  surat izin elektronik.

1.   Pemohon mengajukan pendaftaran izin secara online dengan mengisi formulir dan mengupload berkas persyaratan izin melalui portal https://sicantikui.layanan.go.id/.

2.   Pemohon menerima tanda terima berkas elektronik.

3.   Berkas permohonan lengkap, maka berkas akan dilanjutkan ke Tim Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis.

4.   Bila Tim Teknis Memberikan Rekomendasi maka akan dilanjutkan dengan Penetapan Izin, apabila Tim Teknis tidak memberikan rekomendasi maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.

5.   Pemohon menerima surat izin yang telah ditandatangani dan  surat izin elektronik.

4.

Jangka waktu penyelesaian

Paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

5.

Biaya/tarif

Tidak Dipungut Biaya.

6.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan:

1.        Ruang Pengaduan

2.        E-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

3.        Telepon : (0725) 49638,49313

4.        Fax: (0725)49313

5.        Kotak saran/pengaduan

6.        Formulir survey IKM

7.        E-Pengaduan melalui : pmptsp.metrokota.go.id

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1.        Verifikasi aduan;

2.        Mediasi;

3.        Koordinasi dan cek lokasi;

4.        Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1.        1 orang staf Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;

2.        1 orang Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan;

3.        1 orang Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

4.        1 orang OPD Teknis.

Unit yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.

 

 

Standar Pelayanan Publik Bagian Manufacturing

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

a.       Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b.       Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

c.        Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

d.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;

e.       Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

f.         Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

g.        Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Metro di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

2.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

1.        Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC

2.        Parkir Kusus Disabilitas

3.        Kursi Roda

4.        Tempat parkir

5.        Mobil dan sepeda motor dinas

6.        Almari dokumen

7.        Rak arsip

8.        Meja

9.        Kursi

10.    Komputer dan printer

11.    Telepon/Faksimili

12.    Alat tulis kantor

13.    Toilet umum

14.    Jaringan internet

15.    Koran/bahan bacaan

16.    TV

17.    Mushola

18.    Ruang Laktasi dan bermain anak

3.

Jumlah pelaksana

1.        Petugas Front Office 1 orang.

2.        Petugas Back Office  1 orang.

3.        Bendahara Penerimaan  1 orang.

4.        Tim Teknis 1 orang.

5.        Kepala Seksi 1 orang.

6.        Kepala Bidang 1 orang.

4.

Kompetensi Pelaksana

1.        Petugas Front Office :

a.      Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

b.     Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun);

c.      Mampu mengoperasikan komputer;

d.     Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud;

e.      Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;

f.       Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

2.        Petugas Back Office 

a.      Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

b.     Mampu mengoperasikan komputer;

c.      Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud;

d.     Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;

e.      Mampu bekerja dalam Tim;

f.       Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

3.        Tim Teknis

a.        Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

b.       Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun);

c.        Memiliki pengetahuan tentang  perundang-undangan terkait pelayanan publik;

d.       Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;

e.        Memiliki kemampuan kerjasama tim.

4.        Kepala Seksi

a.        Berpendidikan minimal Strata Satu (S1);

b.       Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait pelayanan publik;

c.        Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik;

d.       Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

e.        Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;

f.         Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud.

5.        Kepala Bidang

a.        Berpendidikan minimal Strata Satu (S1);

b.       Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait pelayanan publik;

c.        Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik;

d.       Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

e.        Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;

f.         Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud.

 

4.

Pengawasan internal

1.        Dilakukan oleh atasan langsung.

2.        Dilakukan oleh tim audit internal.

3.        Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi.

4.        Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Kepala Dinas.

 

 

6.

Jaminan pelayanan

1.        Jaminan Kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

2.        Jaminan pelayanan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

 

7.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1.        Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus yang berlogo DPMPTSP Kota Metro yang dijamin keasliannya dengan memberikan nomor registrasi yang telah digandakan sebagai arsip kantor.

2.        Surat Izin ditanda tangani secara elektronik yang dijamin oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

3.        Surat Izin dicetak  dengan menggunakan QR Code dan autentifikasi dokumen elektronik dapat diverifikasi melalui scan QR code oleh pemohon.

 

8.

Evaluasi kinerja Pelaksana

1.        Evaluasi kinerja dilakukan melalui e-Survey Kepuasan Masyarakat (e-SKM) melalui mekanisme pengisian kuesioner oleh pengguna layanan.

2.        Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

 

 

Download Standar Pelayanan Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR) KLIK DI SINI

Standard Pelayanan Publik

METRO INVESTMENT GALLERY