Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Standar Pelayanan Publik Bagian Service Delivery

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Produk pelayanan

Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP).

2.

Persyaratan Pelayanan

1.       Melakukan Pendaftaran secara Online melalui aplikasi “Sicantik Cloud”;

2.       Melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB);

3.       Mengisi formulir surat permohonan;

4.       Foto kopi KTP;

5.       Foto kopi NPWP Badan Hukum;

6.       Pas foto berwarna 3 x 4 cm 3 lembar;

7.       Akte Pendirian dan Perubahan;

8.       Daftar Sarana Dan Prasarana Sekolah;

9.       Rencana Pendapatan dan pengeluaran tahun berjalan;

10.    Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

11.    Proposal teknis yang terdiri dari :

a.       Memiliki luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 2 m2 (dua meter persegi) x jumlah peserta didik;

b.       Memiliki rasio kelas 1 : 20 (satu berbanding dua puluh puluh);

c.        Tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran dan satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;

d.       Tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D.IV sebanyak 70 % dan separuh dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik;

e.       Tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atay D.IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masingmasing satu orang untuk pelajaran matematika, ipa, bahasa Indonesia dan bahas inggris dan kepala sekolah berpendidikan S1 atau D.IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

f.         Tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru dan staf kependidikan lainnya serta tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru; 

g.       Memiliki petugas TU sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan penjaga sekolah;

h.       Memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;

i.         Memiliki ruang kelas sekurangkurangnya 3 (tiga) kelas, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, gudang, sarana olahraga, tempat bermain, toilet, dapur dan ruang lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dengan standar sesuai ketentuan perundang-undangan;

j.         Memiliki rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan;

k.       Pertimbangan atau alasan pendirian sekolah dari Yayasan/ Badan Hukum;

l.         Program kerja sekolah;

m.     Program kerja Yayasan/Badan Hukum untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

 

n.       Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kurikulum;

o.       Surat keterangan kepemilikian gedung disertai dengan foto kopi sertifikat tanah;

p.       Struktur organisasi yayasan dan sekolah;

q.       Denah gedung sekolah;

r.        Surat Keputusan Yayasan/ Badan Hukum mengenai pengangkatan Kepala Sekolah;

s.        Daftar riwayat hidup Kepala Sekolah;

t.        Foto kopi ijazah Kepala Sekolah dan Guru (dilegalisir);

u.       Daftar nama personalia sekolah dan uraian tugasnya;

v.       Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang;

w.     Daftar peserta didik yang terbaru;

x.       Daftar inventaris sekolah;

y.       Tata tertib sekolah;

z.        Jadwal mata pelajaran;

aa.    Foto kopi akta pendirian yayasan; 

bb.   Surat keterangan domisili perusahaan / Yayasan;

cc.     Susunan pengurus yayasan;

dd.   Instrumen evaluasi atau monitoring.

12.    Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan mentaati segala ketentuan perundang-undangan;

13.     Surat pernyataan tidak menempati atau menggunakan fasilitas gedung milik pemerintah, rumah toko/ rumah kantor, atau pada lahan yang bermasalah;

14.     Andalalin apabila berada di jalan arteri primer maupun sekunder;

15.     Melampirkan data investasi;

16.     Hasil Study Kelayakan;

17.     Rencana Kerja Sekolah (RKS);

18.     Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);

19.     Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan);

20.     Surat pernyataan bermaterai atas kebenaran dokumen yang disampaikan.

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pendaftaran Dengan Perbantuan

Pendaftaran Online

1.    Pemohon mengajukan pendaftaran izin melalui petugas pelayanan (front office).

2.    Pemohon mengajukan pendaftaran izin secara online dengan mengisi formulir pendaftaran melalui https://sicantikui.layanan.go.id/ dan menyerahkan berkas persyaratan izin.

3.    Pemohon menerima tanda terima berkas elektronik.

4.    Berkas permohonan lengkap, maka berkas akan dilanjutkan ke Tim Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis.

5.    Bila Tim Teknis Memberikan Rekomendasi maka akan dilanjutkan dengan Penetapan Izin, apabila Tim Teknis tidak memberikan rekomendasi maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.

6.    Pemohon menerima surat izin yang telah ditandatangani dan  surat izin elektronik.

 

1.   Pemohon mengajukan pendaftaran izin secara online dengan mengisi formulir dan mengupload berkas persyaratan izin melalui portal https://sicantikui.layanan.go.id/.

2.   Pemohon menerima tanda terima berkas elektronik.

3.   Berkas permohonan lengkap, maka berkas akan dilanjutkan ke Tim Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis.

4.   Bila Tim Teknis Memberikan Rekomendasi maka akan dilanjutkan dengan Penetapan Izin, apabila Tim Teknis tidak memberikan rekomendasi maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.

5.   Pemohon menerima surat izin yang telah ditandatangani dan  surat izin elektronik.

4.

Jangka waktu penyelesaian

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

5.

Biaya/tarif

Tidak dikenakan retribusi.

6.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan:

1.        Ruang Pengaduan;

2.        E-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.;

3.        HP Pengaduan : 085378299993;

4.        Telepon : (0725) 49638,49313;

5.        Fax: (0725)49313;

6.        Kotak saran/pengaduan;

7.        Formulir survey IKM;

8.        E-Pengaduan melalui : pmptsp.metrokota.go.id.

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1.        Verifikasi aduan;

2.        Mediasi;

3.        Koordinasi dan cek lokasi;

4.        Penyelesaian/Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1.        1 orang staf Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;

2.        1 orang Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan;

3.        1 orang Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

4.        1 orang OPD Teknis.

Unit yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.

 

Standar Pelayanan Publik Bagian Manufacturing

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

a.       Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b.       Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c.       Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

d.       Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

e.       Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

f.        Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;

g.       Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

h.       Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

i.        Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Metro di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

2.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

1.        Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC.

2.        Parkir Kusus Disabilitas

3.        Kursi Roda

4.        Tempat parkir

5.        Mobil dan sepeda motor dinas

6.        Almari dokumen

7.        Rak arsip

8.        Meja

9.        Kursi

10.    Komputer dan printer

11.    Telepon/Faksimili

12.    Alat tulis kantor

13.    Toilet umum

14.    Jaringan internet / Free Wi-Fi

15.    Koran/bahan bacaan

16.    TV

17.    Mushola

18.    Ruang Laktasi dan bermain anak

3.

Jumlah pelaksana

1.        Petugas Front Office 1 orang.

2.        Petugas Back Office  1 orang.

3.        Tim Teknis 1 orang.

4.        Kepala Seksi 1 orang.

5.        Kepala Bidang 1 orang.

4.

Kompetensi Pelaksana

1.        Petugas Front Office :

a.      Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

b.     Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun);

c.      Mampu mengoperasikan komputer;

d.     Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud;

e.      Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;

f.       Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

2.        Petugas Back Office 

a.      Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

b.     Mampu mengoperasikan komputer;

c.      Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud;

d.     Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;

e.      Mampu bekerja dalam Tim;

f.       Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

3.        Tim Teknis

a.        Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

b.       Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun);

c.        Memiliki pengetahuan tentang  perundang-undangan terkait pelayanan publik;

d.       Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;

e.        Memiliki kemampuan kerjasama tim.

4.        Kepala Seksi

a.        Berpendidikan minimal Strata Satu (S1);

b.       Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait pelayanan publik;

c.        Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik;

d.       Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

e.        Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;

f.         Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud.

5.        Kepala Bidang

a.       Berpendidikan minimal Strata Satu (S1);

b.       Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait pelayanan publik;

c.        Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik;

d.       Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

e.       Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;

f.         Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud.

5.

Pengawasan internal

1.        Dilakukan oleh atasan langsung.

2.        Dilakukan oleh tim audit internal.

3.        Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi.

4.        Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Kepala Dinas.

6.

Jaminan pelayanan

1.        Jaminan Kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

2.        Jaminan pelayanan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

7.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1.        Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus yang berlogo DPMPTSP Kota Metro yang dijamin keasliannya dengan memberikan nomor registrasi yang telah digandakan sebagai arsip kantor.

2.        Surat Izin ditanda tangani secara elektronik yang dijamin oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

3.        Surat Izin dicetak  dengan menggunakan QR Code dan autentifikasi dokumen elektronik dapat diverifikasi melalui scan QR code oleh pemohon.

8.

Evaluasi kinerja Pelaksana

1.        Evaluasi kinerja dilakukan melalui e-Survey Kepuasan Masyarakat (e-SKM) melalui mekanisme pengisian kuesioner oleh pengguna layanan.

2.        Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan

 

Download Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) KLIK DI SINI

Standard Pelayanan Publik

METRO INVESTMENT GALLERY