Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Pratama

Standar Pelayanan Publik Bagian Service Delivery

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Produk pelayanan

Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Pratama.

2.

Persyaratan Pelayanan

1.       Melakukan Pendaftaran secara Online melalui aplikasi “Sicantik Cloud”;

2.       Surat permohonan

3.       Fotokopi KTP yang masih berlaku;

4.       Fotokopi NPWP;

5.       Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum;

6.       Fotokopi sah Sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh Notaris atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

7.       Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab bermaterai;

8.       Izin Lingkungan;

9.       Surat Pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga bermaterai;

10.   Salinan dokumen/surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);

11.   Profil klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan;

12.   Surat izin kerja karyawan dan ijazah;

13.   Fotokopi SIUP;

14.   Surat Keterangan dari Pukesmas setempat;

15.   Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);

16.   Fotokopi BPJS Ketenaga Kerjaan;

17.   Pas foto berwarna terbaru 3 x 4 cm 3 lembar;

18.   Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan);

19.   Persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).

 

Klinik harus harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruangan, prasarana, peralatan dan ketenagaan yaitu :

a.    Lokasi pendirian klinik harus sesuai dengan tata ruang daerah masing-masing;

b.   Tempat persebaran klinik diselenggarakan masyarakat diwilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk;

c.    Ketentuan 1 dan 2 tidak berlaku untuk kilnik perusahaan atau klinik instansi pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan atau pegawai instansi pemerintah tersebut;

d.   Bangunan harus permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja lainnya;

e.    Lingkungan sehat dan bersih;

f.     Bangunan klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut;

 

Bangunan klinik paling sedikit meliputi :

1.       Ruang pendaftaran / ruang tunggu;

2.       Ruang konsultasi dokter;

3.       Ruang administrasi;

4.       Ruang tindakan;

5.       Ruang farmasi;

6.       Kamar mandi/WC,

7.       Ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan;

Prasarana klinik harus terpelihara dan berfungsi dengan baik, meliputi :

1.       Instalasi air;

2.       Instalasi listrik,;

3.       Instalasi sirkulasi udara;

4.       Sarana pengelolaan limbah;

5.       Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

6.       Ambulans untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap dan sarana lainnya sesuai kebutuhan;

 

Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis yang harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi penguji dan pengkalibrasian yang berwenang dan yang menggunakan radiasi pengion harus mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

1.   Penggunaan peralatan medis untuk kepentingan penegakan diagnosis;

2.   Pimpinan Klinik Utama adalah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis kliniknya. Pimpinan klinik ini merupakan penanggungjawab dan merangkap sebagai pelaksana pelayanan pada klinik tersebut;

3.   Ketenagaan klinik terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan;

4.   KIinik dilarang memperkerjakan tenaga kesehatan warga negara asing.

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pendaftaran Dengan Perbantuan

Pendaftaran Online

1.    Pemohon mengajukan pendaftaran izin melalui petugas pelayanan (front office).

2.    Pemohon mengajukan pendaftaran izin secara online dengan mengisi formulir pendaftaran melalui https://sicantikui.layanan.go.id/ dan menyerahkan berkas persyaratan izin.

3.    Pemohon menerima tanda terima berkas elektronik.

4.    Berkas permohonan lengkap, maka berkas akan dilanjutkan ke Tim Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis.

5.    Bila Tim Teknis Memberikan Rekomendasi maka akan dilanjutkan dengan Penetapan Izin, apabila Tim Teknis tidak memberikan rekomendasi maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.

6.    Pemohon menerima surat izin yang telah ditandatangani dan  surat izin elektronik.

1.   Pemohon mengajukan pendaftaran izin secara online dengan mengisi formulir dan mengupload berkas persyaratan izin melalui portal https://sicantikui.layanan.go.id/.

2.   Pemohon menerima tanda terima berkas elektronik.

3.   Berkas permohonan lengkap, maka berkas akan dilanjutkan ke Tim Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis.

4.   Bila Tim Teknis Memberikan Rekomendasi maka akan dilanjutkan dengan Penetapan Izin, apabila Tim Teknis tidak memberikan rekomendasi maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.

1.   Pemohon menerima surat izin yang telah ditandatangani dan  surat izin elektronik.

4.

Jangka waktu penyelesaian

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

5.

Biaya/tarif

Tidak dikenakan retribusi.

6.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan:

1.        Ruang Pengaduan

2.        E-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

3.        HP Pengaduan : 085378299993

4.        Telepon : (0725) 49638,49313

5.        Fax: (0725)49313

6.        Kotak saran/pengaduan

7.        Formulir survey IKM

8.        E-Pengaduan melalui : pmptsp.metrokota.go.id

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1.        Verifikasi aduan;

2.        Mediasi;

3.        Koordinasi dan cek lokasi;

4.        Penyelesaian/Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1.        1 orang staf Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.;

2.        1 orang Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan;

3.        1 orang Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

4.        1 orang OPD Teknis.

Unit yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.

 

Standar Pelayanan Publik Bagian Manufacturing

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

a.       Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b.      Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

c.       Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

d.      Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

e.       Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;

f.        Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;

g.       Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

h.      Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik, Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Salon Kecantikan, SPA, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;

i.        Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Metro di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

2.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

1.        Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC

2.        Parkir Kusus Disabilitas

3.        Kursi Roda

4.        Tempat parkir

5.        Mobil dan sepeda motor dinas

6.        Almari dokumen

7.        Rak arsip

8.        Meja

9.        Kursi

10.    Komputer dan printer

11.    Telepon/Faksimili

12.    Alat tulis kantor

13.    Toilet umum

14.    Jaringan internet

15.    Koran/bahan bacaan

16.    TV

17.    Mushola

18.    Ruang Laktasi dan bermain anak

3.

Jumlah pelaksana

1.        Petugas Front Office 1 orang.

2.        Petugas Back Office  1 orang.

3.        Tim Teknis 1 orang.

4.        Kepala Seksi 1 orang.

5.        Kepala Bidang 1 orang.

4.

Kompetensi Pelaksana

1.        Petugas Front Office :

a.      Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

b.     Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun);

c.      Mampu mengoperasikan komputer;

d.     Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud;

e.      Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;

f.       Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

2.        Petugas Back Office 

a.      Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

b.     Mampu mengoperasikan komputer;

c.      Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud;

d.     Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;

e.      Mampu bekerja dalam Tim;

f.       Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

 

3.        Tim Teknis

a.       Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

b.       Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun);

c.        Memiliki pengetahuan tentang  perundang-undangan terkait pelayanan publik;

d.       Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;

e.        Memiliki kemampuan kerjasama tim.

4.        Kepala Seksi

a.        Berpendidikan minimal Strata Satu (S1);

b.       Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait pelayanan publik;

c.        Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik;

d.       Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

e.        Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;

f.         Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud.

5.        Kepala Bidang

a.      Berpendidikan minimal Strata Satu (S1);

b.      Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait pelayanan publik;

c.      Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik;

d.      Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

e.      Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;

f.       Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud.

5.

Pengawasan internal

1.        Dilakukan oleh atasan langsung.

2.        Dilakukan oleh tim audit internal.

3.        Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi.

4.        Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Kepala Dinas.

6.

Jaminan pelayanan

1.        Jaminan Kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

2.        Jaminan pelayanan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

7.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1.        Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus yang berlogo DPMPTSP Kota Metro yang dijamin keasliannya dengan memberikan nomor registrasi yang telah digandakan sebagai arsip kantor.

2.        Surat Izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya.

3.        Surat Izin dicetak  dengan menggunakan QR Code.

8.

Evaluasi kinerja Pelaksana

1.        Evaluasi kinerja dilakukan melalui e-Survey Kepuasan Masyarakat (e-SKM) melalui mekanisme pengisian kuesioner oleh pengguna layanan.

2.        Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

 

Download Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Pratama KLIK DISINI

Standard Pelayanan Publik

METRO INVESTMENT GALLERY