Standar Pelayanan Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIP-F)

Standar Pelayanan Publik Bagian Service Delivery

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Produk pelayanan

Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIP-F)

2.

Persyaratan Pelayanan

a.        Melakukan Pendaftaran secara Online melalui aplikasi “SicantikCloud”;

b.       Surat permohonan;

c.        Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

d.       Fotocopy Akte pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika pemohon adalah badan hukum);

e.        Fotokopi NPWP;

f.         BPJS Ketenagakerjaan;

g.        NIB;

h.       Memiliki dokter spesialis bidang fisioterapi atau dokter spesialis lain atau dokter umum sebagai penanggung jawab;

i.         Fotokopi STR dengan menunjukan STR asli;

j.         Rekomendasi dari organisasi profesi di wilayah tempat praktik;

k.       Fotokopi Ijazah;

l.         Izin sarana untuk berpraktik atau bekerja di sarana praktik;

m.     Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat ijin praktek;

n.       Rekomendasi OPD Teknis

o.       Rekomendasi dari Puskesmas setempat;

p.       Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm masing-masing 3 lembar;

q.       Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan);

r.        Klinik Fisioterapi harus memenuhi perlengkapan sebagai berikut:

1.       Ada ruang tunggu, ruang periksa, ruang administrasi, kamar mandi/WC;

2.       Setiap Ruang periksa dan tindakan minimal berukuran 4m x 4m;

3.       Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup;

4.       Untuk Praktek Dokter harus ada peralatan Kedokteran untuk diagnostik dan terapi serta peralatan gawat darurat sederhana;

5.       Untuk praktekfisioterapis harus ada peralatan fisioterapi dalam kondisi baik;

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pendaftaran DenganPerbantuan

Pendaftaran Online

1.    Pemohon mengajukan pendaftaran izin melalui petugas pelayanan (front office).

2.    Pemohon mengajukan pendaftaran izin secara online dengan mengisi formulir pendaftaran melalui https://sicantikui.layanan.go.id/ dan menyerahkan berkas persyaratan izin.

3.    Pemohon menerima tanda terima berkas elektronik.

4.    Berkas permohonan lengkap, maka berkas akan dilanjutkan ke Tim Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis.

5.    Bila Tim Teknis Memberikan Rekomendasi maka akan dilanjutkan dengan Penetapan Izin, apabila Tim Teknis tidak memberikan rekomendasi maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.

6.    Pemohon menerima surat izin yang telah ditandatangani dan  surat izin elektronik.

1.   Pemohon mengajukan pendaftaran izin secara online dengan mengisi formulir dan mengupload berkas persyaratan izin melalui portal https://sicantikui.layanan.go.id/.

2.   Pemohon menerima tanda terima berkas elektronik.

3.   Berkas permohonan lengkap, maka berkas akan dilanjutkan ke Tim Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis.

4.   Bila Tim Teknis Memberikan Rekomendasi maka akan dilanjutkan dengan Penetapan Izin, apabila Tim Teknis tidak memberikan rekomendasi maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.

5.   Pemohon menerima surat izin yang telah ditandatangani dan  surat izin elektronik.

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

1.        Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas pelayanan;

2.        Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

3.        Pemohon menerima tanda terima jika berkas permohonan dinyatakan lengkap;

4.        Pemrosesan perizinan;

5.        Pemohon mengambil izin yang telah diterbitkan dengan membawa tanda terima berkas.

4.

Jangka waktu penyelesaian

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

5.

Biaya/tarif

Tidak dikenakan retribusi.

 

 

Standar Pelayanan Publik Bagian Manufacturing

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

a.      Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b.      Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

c.       Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

d.      Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

e.      Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapis;

f.        Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi;

g.      Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);

h.      Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik, Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Salon Kecantikan, SPA, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;

i.        Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Metro Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

2.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

1.        Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC

2.        Parkir KususDisabilitas

3.        Kursi Roda

4.        Tempat parkir

5.        Mobil dan sepeda motor dinas

6.        Almari dokumen

7.        Rak arsip

8.        Meja

9.        Kursi

10.    Komputer dan printer

11.    Telepon/Faksimili

12.    Alat tulis kantor

13.    Toilet umum

14.    Jaringan internet

15.    Koran/bahan bacaan

16.    TV

17.    Mushola

18.    Ruang Laktasi dan bermain anak

3.

Jumlah pelaksana

1.        Petugas Front Office 1 orang;

2.        Petugas Back Office  1 orang;

3.        Tim Teknis 1 orang;

4.        Kepala Seksi 1 orang;

5.        Kepala Bidang 1 orang.

4.

Kompetensi Pelaksana

1.        Petugas Front Office :

a.      Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

b.     Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun);

c.      Mampu mengoperasikan komputer;

d.     Memahami penggunaan Mengusai Aplikasi SicantikCloud dan aplikasi pelayanan perizinan lainnya;

e.      Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;

f.       Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

2.        Petugas Back Office 

a.     Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

b.     Mampu mengoperasikan komputer;

c.      Memahami penggunaan Aplikasi SicantikCloud dan aplikasi pelayanan perizinan lainnya;

d.     Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;

e.     Mampu bekerja dalam Tim.

f.       Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

3.        Tim Teknis

a.     Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

b.     Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun);

c.      Memiliki pengetahuan tentang  perundang-undangan terkait pelayanan publik;

d.     Memahami penggunaan Aplikasi SicantikCloud;

e.     Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;

f.       Memiliki kemampuan kerjasama tim.

4.        Kepala Seksi

a.      Berpendidikan minimal Strata Satu (S1);

b.      Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait pelayanan publik;

c.      Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik;

d.      Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

e.      Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;

f.       Memahami penggunaan aplikasi SicantikCLoud dan aplikasi pelayanan perizinan lainnya.

5.        Kepala Bidang

a.      Berpendidikan minimal Strata Satu (S1);

b.     Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait pelayanan publik;

c.      Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik;

d.     Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

e.      Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;

f.       Memahami penggunaan aplikasi SicantikCLoud dan aplikasi pelayanan perizinan lainnya.

5.

Pengawasan internal

1.        Dilakukan oleh atasan langsung.

2.        Dilakukan oleh tim audit internal.

3.        Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi.

4.        Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Kepala Dinas.

6.

Jaminan pelayanan

1.        Jaminan Kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

2.        Jaminan pelayanan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

7.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1.        Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus yang berlogo DPMPTSP Kota Metro yang dijamin keasliannya dengan memberikan nomor registrasi yang telah digandakan sebagai arsip kantor.

2.        Surat Izin ditanda tangani secara elektronik yang dijamin oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

3.        Surat Izin dicetak  dengan menggunakan QR Code dan autentifikasi dokumen elektronik dapat diverifikasi melalui scan QR code oleh pemohon.

 

8.

Evaluasi kinerja Pelaksana

1.        Evaluasi kinerja dilakukan melalui e-Survey Kepuasan Masyarakat (e-SKM) melalui mekanisme pengisian kuesioner oleh pengguna layanan.

2.        Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

 

Download Standar Pelayanan Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIP-F) KLIK DISINI

Standard Pelayanan Publik

METRO INVESTMENT GALLERY