Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Amdal

Standar Pelayanan Publik Bagian Service Delivery

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Produk pelayanan

Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Amdal.

2.

Persyaratan Pelayanan

1.       Surat Permohonan;

2.       Fotokopi KTP yang masih berlaku;

3.       Fotokopi NPWP pemohon;

4.       Fotokopi pendirian badan usaha/badan hukum;

5.       NPWP perusahaan;

6.       BPJS Ketenagakerjaan;

7.       Surat persetujuan tetangga yang diketahui oleh lurah dan camat setempat;

8.       Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);

9.       Surat pernyataan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan;

10.    Surat Izin Lingkungan yang dikeluarkan Lembaga Online Single Submission (OSS) yang belum berlaku efektif;

11.    Dokumen rencana pengelolaan dampak lingkungan (Amdal);

12.    Dokumen rencana pengelolaan dampak lalu lintas (adalalin), bila berdampak pada lalu lintas;

13.    Dokumen rencana pengumpulan dan/atau penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), bila berdampak pada limbah B3;

14.    Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup;

15.    Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, bila membutuhkan andalalin;

16.    Pas foto berwarna terbaru 3 x 4 cm 3 lembar;

17.    Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan).

 

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pendaftaran Dengan Perbantuan

Pendaftaran Online

1.    Pemohon mengajukan pendaftaran izin melalui petugas pelayanan (front office).

2.    Pemohon mengajukan pendaftaran izin secara online dengan mengisi formulir pendaftaran melalui https://sicantikui.layanan.go.id/ dan menyerahkan berkas persyaratan izin.

3.    Pemohon menerima tanda terima berkas elektronik

4.    Berkas permohonan lengkap, maka berkas akan dilanjutkan ke Tim Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis.

5.    Bila Tim Teknis Memberikan Rekomendasi maka akan dilanjutkan dengan Penetapan Izin, apabila Tim Teknis tidak memberikan rekomendasi maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.

6.    Pemohon menerima surat izin yang telah ditandatangani dan  surat izin elektronik.

1.   Pemohon mengajukan pendaftaran izin secara online dengan mengisi formulir dan mengupload berkas persyaratan izin melalui portal https://sicantikui.layanan.go.id/.

2.   Pemohon menerima tanda terima berkas elektronik

3.   Berkas permohonan lengkap, maka berkas akan dilanjutkan ke Tim Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis.

4.   Bila Tim Teknis Memberikan Rekomendasi maka akan dilanjutkan dengan Penetapan Izin, apabila Tim Teknis tidak memberikan rekomendasi maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.

5.   Pemohon menerima surat izin yang telah ditandatangani dan  surat izin elektronik.

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

1.     Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas pelayanan;

2.     Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

3.     Pemohon menerima tanda terima jika berkas permohonan dinyatakan lengkap;

4.     Pemrosesan perizinan;

5.     Pemohon mengambil izin yang telah diterbitkan dengan membawa tanda terima berkas.

4.

Jangka waktu penyelesaian

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

5.

Biaya/tarif

Tidak dikenakan retribusi.

6.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan:

1.        Ruang Pengaduan

2.        E-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

3.        HP Pengaduan : 085378299993

4.        Telepon : (0725) 49638,49313

5.        Fax: (0725)49313

6.        Kotak saran/pengaduan

7.        Formulir survey IKM

8.        E-Pengaduan melalui : pmptsp.metrokota.go.id

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1.        Verifikasi aduan;

2.        Mediasi;

3.        Koordinasi dan cek lokasi;

4.        Penyelesaian/Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1.        1 orang staf Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;

2.        1 orang Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan;

3.        1 orang Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

4.        1 orang OPD Teknis;

Unit yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.

 

 

Standar Pelayanan Publik Bagian Manufacturing

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1.      Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

5.      Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

6.      Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

7.      Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;

8.      Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

9.      Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

10.   Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

11.    Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Metro di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

2.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

1.        Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC.

2.        Parkir Kusus Disabilitas

3.        Kursi Roda

4.        Tempat parkir

5.        Mobil dan sepeda motor dinas

6.        Almari dokumen

7.        Rak arsip

8.        Meja

9.        Kursi

10.    Komputer dan printer

11.    Telepon/Faksimili

12.    Alat tulis kantor

13.    Toilet umum

14.    Jaringan internet

15.    Koran/bahan bacaan

16.    TV

17.    Mushola

18.    Ruang Laktasi dan bermain anak

3.

Jumlah pelaksana

1.        Petugas Front Office 1 orang.

2.        Petugas Back Office  1 orang.

3.        Tim Teknis 1 orang.

4.        Kepala Seksi 1 orang.

5.        Kepala Bidang 1 orang.

4.

Kompetensi Pelaksana

1.        Petugas Front Office :

a.      Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

b.     Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun);

c.      Mampu mengoperasikan komputer;

d.     Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud;

e.      Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;

f.       Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

2.        Petugas Back Office 

a.      Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

b.     Mampu mengoperasikan komputer;

c.      Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud;

d.     Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;

e.      Mampu bekerja dalam Tim;

f.       Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

3.        Tim Teknis

a.        Berpendidikan minimal SLTA sederajat;

b.       Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun);

c.        Memiliki pengetahuan tentang  perundang-undangan terkait pelayanan publik;

d.       Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;

e.        Memiliki kemampuan kerjasama tim.

4.        Kepala Seksi

a.        Berpendidikan minimal Strata Satu (S1);

b.       Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait pelayanan publik;

c.        Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik;

d.       Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

e.        Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;

f.         Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud.

5.        Kepala Bidang

a.       Berpendidikan minimal Strata Satu (S1);

b.       Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait pelayanan publik;

c.        Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik;

d.       Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

e.       Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;

f.         Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud.

 

5.

Pengawasan internal

1.        Dilakukan oleh atasan langsung.

2.        Dilakukan oleh tim audit internal.

3.        Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi.

4.        Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Kepala Dinas.

6.

Jaminan pelayanan

1.        Jaminan Kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

2.        Jaminan pelayanan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

7.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1.        Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus yang berlogo DPMPTSP Kota Metro yang dijamin keasliannya dengan memberikan nomor registrasi yang telah digandakan sebagai arsip kantor.

2.        Surat Izin ditanda tangani secara elektronik yang dijamin oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

3.        Surat Izin dicetak  dengan menggunakan QR Code dan autentifikasi dokumen elektronik dapat diverifikasi melalui scan QR code oleh pemohon.

8.

Evaluasi kinerja Pelaksana

1.        Evaluasi kinerja dilakukan melalui e-Survey Kepuasan Masyarakat (e-SKM) melalui mekanisme pengisian kuesioner oleh pengguna layanan.

2.        Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

 

Download Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Amdal KLIK DISINI

Standard Pelayanan Publik

METRO INVESTMENT GALLERY