SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA METRO TAHUN 2019

 SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA METRO TAHUN 2019 dilaksakan hari Selasa 30 April 2019 bertempat di LEC Kartikatama Kota Metro. Bapak Walikota Metro H.Ahmad Pairin yang diwakili Staf Ahli Bidang II Ibu Dian Kristini Kota Metro, saya mengucapkan selamat mengikuti Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Metro tahun 2019 kepada seluruh peserta, mudah-mudahan dengan Sosialisasi ini baik Aparatur, Pengusaha maupun masyarakat akan dapat meningkatkan pemahaman serta pengetahuan yang berkaitan dengan izin-izin yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kota Metro.

 Pada sisi lain, saya menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini, sebagai wahana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pengusaha serta dalam rangka upaya meningkatkan mutu pelayanan aparatur terhadap masyarakat, khususnya urusan pelayanan administrasi pemerintahan bidang perizinan dan non perizinan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

Pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, baik dari Pemerintah Kota, kecamatan maupun kelurahan. Hal ini merupakan salah satu bentuk Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro  dalam menyederhanakan proses pelayanan publik untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan tepat waktu. Pada prinsipnya, kita akan terus mendorong inovasi perbaikan dan peningkatan pelayanan perizinan.

Peserta Sosialisasi berjumlah 120 orang terdiri dari unsur :

-          Kasi Pembangunan dan Kasi Perekonomian Kecamatan se-Kota Metro

-          Kasi Pembangunan dan Perekonomian Kelurahan se-Kota Metro

-          Pengusaha

-        Rukun Warga (RW)  

-        Rukun Tetangga (RT)

 

Kepala Dinas PMPTSP Kota Metro Bapak Edy Pakar mengatakan “pada kesempatan ini juga akan dilaksanakan Pengenalan Perizinan Secara Online yang bertujuan untuk memberikan pelayanan Perizinan secara online dari mulai pendaftaran sampai dengan proses penerbitan perizinan. Dan pengenalan Pengaduan secara onlie yang bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif memberikan usulan/masukan dalam menyampaikan keluhan berkaitan dengan pelayanan perizinan di Dinas PM dan PTSP Kota Metro. “

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai sektor tengah mengalami perubahan. Demikian halnya pada sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Guna  melaksanakan layanan online terintegrasi yaitu “Online Single Submission” (OSS)  yang mengacu pada PP 24 tahun 2018  tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik  merupakan kebijakan nasional dari Pemerintah pusat  .

Untuk kita ketahui bersama, bahwa aplikasi OSS adalah aplikasi pelayanan Perizinan berbasis Web berwujud sistem Informasi dengan penyimpanan data yang terpusat maka setiap pemerintah Dearah melalui DPMPTSP diwajibkan untuk menginformasikan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usahanya melalui Online Single Submission (OSS), sehingga masyarakat  sebagai pelaku usaha mau dan mampu ikut berperan serta dalam setiap program pemerintah.

                    Pemerintah Daerah saat ini, dituntut memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Tanpa pelayanan publik yang prima dengan paradigma memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, cepat, tepat, dan transparan sesuai dengan semangat otonomi, maka pertumbuhan ekonomi akan sulit untuk digerakkan, khususnya bidang usaha serta pelayanan investasi di daerah. Karena itu, tugas terpenting dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah memberikan pelayanan dengan kualitas yang memadai.

Kita sadari sejak bergulirnya era reformasi dan otonomi daerah, telah banyak terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan publik. Misalnya perubahan paradigma dalam pelayanan adalah pejabat atau birokrat tidak lagi menempatkan dirinya sebagai penguasa, tetapi bertindak sebagai pelayan masyarakat. Dengan demikian pejabat dituntut lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi perubahan paradigma dimaksud.

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Powered by Komento