DPMPTSP dan BPJS Kesehatan Kota Metro Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama

DPMPTSP dan BPJS Kesehatan Kota Metro Tanda Tangani Perjanjian Kerjasama Operasional tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan, Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Program Jaminan Kesehatan di Wilayah Kota Metro

BPJS Kesehatan Kota Metro resmi menjalin kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro. Merajut kebersamaan tersebut perihal optimalisasi penyelenggaraan program jaminan Kesehatan Nasional satu pintu (JKN-SP). Dengan begitu, melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut, setiap badan usaha berbadan hukum diwajibkan melindungi pegawainya dengan jaminan BPJS Kesehatan. Baik itu badan usaha baru, maupun badan usaha berizin yang hendak memperpanjang izin usahanya.

Perjanjian Kerjasama Operasional tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan, Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Program Jaminan Kesehatan di Wilayah Kota Metro. memanfaatkan sumber daya yang ada pada Para Pihak yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung agar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi. “Untuk badan usaha yang ingin memperpanjang izin usaha, wajib mengurus jaminan kesehatannya terlebih dahulu,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Metro, selasa 2 Juli 2019 kemarin.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Metro, SUDIYANTI, S.Si, Apt. menerangkan, kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan Pusat dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tentang optimalisasi penyelenggaraan JKN. ”Targetnya, ya semuanya harus terlindungi. Agar mudah ditangani ketika sakit,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Dinas PMPTSP Kota Metro, Edy Pakar S.H, M.H, merasa diuntungkan atas jalinan kerja sama ini. Sebab, dengan sistem yang akan dibentuk, pihaknya dapat langsung memeriksa perizinan badan usaha yang ada di Kota Metro. Kemudian, bila ditemukan perusahaan yang belum dilindungi JKN, dapat ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan bekerja sama dengan kejaksaan dan badan pengawas. ”Intinya, pengusaha yang mendirikan perusahaan harus memberikan perlindungan kepada pegawainya,” pungkasnya.

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments