CV, Firma dan Persekutuan Perdata Lama Wajib Melakukan Pencatatan Ulang Kemenhukam Paling Lambat 1 Agustus 2019

 

Pasal 23 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang berbunyi sebagai berikut : “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.”

 CV merupakan Badan Usaha non-Badan Hukum yang populer dan sering digunakan oleh para pengusaha sebagai wadah dalam menjalankan bisnis. Alasan yang sering digunakan mengapa beberapa pihak lebih memilih CV dibanding PT sebagai wadah adalah karena biaya pendirian yang cukup bersahabat dan prosedur yang tak serumit PT. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 menyatakan bahwa saat ini pendaftaran pendirian CV telah dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM dan tak lagi di pengadilan negeri. Hal itu memberikan imbas kepada prosedur pendaftaran nama hingga pengesahannya.

 Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan pendaftaran CV di Kemenkumham juga wajib dilakukan bagi CV yang telah ada sebelum berlakunya Permenkumham ini yang telah menerima pengesahan dari pengadilan negeri. CV tersebut diberi batas waktu satu tahun setelah Permenkumham diundangkan. Permenkumham ini diundangkan pada 1 Agustus 2018. Jadi sekiranya perlu dipertimbangkan untuk segera mendaftarkan CV anda sebelum 1 Agustus 2019.

 Pendaftaran yang dilakukan melalu Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan HAM ini sebenarnya cukup baik, karena sebagaimana kita tahu sebelum pendaftaran dilakukan terlebih dahulu perlu pengajuan permohonan nama CV. Hal ini membuat nama CV terkesan eksklusif sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan nama yang sama.  Lalu bagaimana dengan CV yang sudah eksis bertahun-tahun namun belum mendaftarkan nama CV-nya di Kemenkumham? Atau buruknya lagi, ternyata pada saat mau mendaftarkan telah ada CV yang baru berdiri dan terdaftar dengan nama CV yang sama.

 

Jangan khawatir, Pasal 23 ayat 2 Permenkumham memberikan pengecualian bagi CV yang terlebih dahulu berdiri sebelum peraturan ini diundangkan dengan menyebutkan : “Pencatatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.” Dengan demikian CV yang terlebih dahulu berdiri tetap bisa menggunakan nama CV-nya meskipun nama CV telah didaftarkan oleh pihak lain. Jadi , jangan lupa daftarkan CV anda segera di Kementerian Hukum dan HAM sebelum melewati batas waktu yang telah ditentukan.

 

Pendaftaran  Baru Akta Pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata

Dalam melakukan pendaftaran pendirian persekutuan komanditer (“CV”), firma dan/atau persekutuan perdata, pemohon harus terlebih dahulu melakukan pengajuan nama. Pengajuan tersebut ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) dengan mengisi format isian pengajuan nama melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (“SABU”). SABU merupakan pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Nama CV, firma, dan/atau persekutuan perdata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.     ditulis dengan huruf latin;

2.     belum dipakai secara sah oleh CV, firma, dan persekutuan perdata lain dalam SABU;

3.     tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

4.     tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan

5.     tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Apabila nama CV, firma, dan/atau persekutuan perdata tidak memenuhi persyaratan maka Menkumham dapat menolak permohonan pengajuan nama tersebut. Namun sebaliknya, bila persyaratan terpenuhi maka Menkumham akan memberikan persetujuan pemakaian nama tersebut secara elektronik. Persetujuan ini hanya ditujukan untuk satu nama CV, firma, dan/atau persekutuan perdata, serta pemakaian nama tersebut berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 hari kerja.

Setelah proses pengajuan nama selesai, pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran pendirian CV, firma, dan/atau persekutuan perdata dengan mengisi format isian pendaftaran melalui SABU dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian. Apabila melebihi jangka waktu tersebut maka permohonan tidak dapat diajukan.

Terdapat beberapa dokumen pendukung yang harus dilampirkan secara elektronik, yaitu:

1.     pernyataan secara elektronik dari pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV, firma, dan/atau persekutuan perdata telah lengkap;

2.     pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, firma, dan/atau persekutuan perdata;

3.     mengunggah akta pendirian CV, firma, dan/atau persekutuan perdata; dan

4.   pernyataan secara elektronik yang menyatakan format isian pendaftaran dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format isian pendaftaran dan keterangan tersebut.

Selanjutnya, Menkumham akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”) secara elektronik pada saat permohonan diterima. Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT. SKT tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.

Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata

Permohonan perubahan anggaran dasar CV, firma, dan/atau persekutuan perdata diajukan oleh pemohon kepada Menkumham dengan mengisi format isian perubahan melalui SABU. Permohonan perubahan anggaran dasar diperlukan dalam hal terjadi perubahan, yaitu:

1.     identitas pendiri yang terdiri atas nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;

2.     kegiatan usaha;

3.     hak dan kewajiban para pendiri; dan/atau

4.     jangka waktu CV, firma, dan/atau persekutuan perdata.

Perubahan anggaran dasar tersebut harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Apabila melebihi jangka waktu tersebut maka permohonan tidak dapat diajukan.

Terdapat beberapa dokumen pendukung yang harus dilampirkan secara elektronik, yaitu:

1.     pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar CV, firma, dan/atau persekutuan perdata telah lengkap;

2.     pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, firma, dan/atau persekutuan perdata; dan

3.  pernyataan secara elektronik yang menyatakan format isian perubahan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format isian perubahan dan keterangan tersebut.

Dalam hal perubahan anggaran dasar terjadi karena adanya perubahan nama badan usaha, maka permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar diajukan setelah pemakaian nama tersebut memperoleh persetujuan dari Menkumham. Tata cara permohonan perubahan nama CV, firma, dan/atau persekutuan perdata akan mengikuti tata cara pengajuan nama CV, firma, dan/atau persekutuan perdata yang telah diuraikan di atas.

Selanjutnya, Menkumham akan menerbitkan SKT perubahan anggaran dasar secara elektronik pada saat permohonan diterima. Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT. SKT tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.

Pendaftaran Pembubaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata

Pembubaran CV, firma, dan/atau persekutuan perdata harus didaftarkan oleh pemohon kepada Menkumham dengan permohonan pendaftaran pembubaran melalui SABU. Permohonan pendaftaran pembubaran diperlukan dalam hal terjadi pembubaran yang disebabkan oleh:

1.     berakhirnya jangka waktu perjanjian;

2.     musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan CV, firma, dan/atau persekutuan perdata atau tujuan CV, firma, dan persekutuan perdata telah tercapai;

3.     karena kehendak para sekutu; atau

4.     alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen yang harus dilampirkan adalah:

1.     akta pembubaran;

2.     putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran; atau

3.     dokumen lain yang menyatakan pembubaran

Permohonan Secara Non-Elektronik

Pemohon dapat mengajukan permohonan secara non-elektronik dalam hal permohonan pendaftaran pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pembubaran CV, firma dan/atau persekutuan perdata tidak dapat diajukan secara elektronik karena disebabkan oleh:

1.     notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet; atau

2.     SABU tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menkumham.

Permohonan-permohonan tersebut disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:

1.     dokumen pendukung; dan/atau

2.   surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.

Pencatatan Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang Telah Terdaftar di Pengadilan Negeri

Dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya peraturan ini, CV, firma, dan persekutuan perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri wajib melakukan pencatatan pendaftaran ke Menkumham sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Pencatatan tersebut tidak dikenai biaya apapun serta diperbolehkan untuk menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, firma, dan persekutuan perdata yang sudah terdaftar dalam SABU.

 

 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments