EVALUASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA METRO TAHUN 2019

EVALUASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PTSP KOTA METRO TAHUN 2019

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro pada tanggal 11 Juli 2019. Evaluasi tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB No. 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada Kementerian dan Lembaga sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2019.

Adapun Tim Evaluator  yang melakukan evaluasi pada DPMPTSP Kota Metro yaitu Carina Firstca Utomo dan Anniza Cahya Kusuma dan didampingi oleh Kabag Organisasi Setda Kota Metro. Kedatangan Tim Evaluator diterima langsung oleh Kepala DPMPTSP Kota Metro (Edy Pakar,S.H,M.M) dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Suroto,S.E).

Sebelum dilaksanakannya evaluasi, DPMPTSP Kota Metro telah melakukan self assesment dengan mengisi kuesioner pada website sipp.kemenpan.go.id. Ada enam aspek yang  dievaluasi, yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, sistem konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Pada evaluasi yang berbasis online ini, Kementerian PANRB memberikan beberapa formulir kepada penyelenggara pelayanan. Ada tiga formulir yang diberikan, yaitu F-01 untuk unit penyelenggara, F-02 untuk evaluator, dan F-03 untuk pengguna layanan.

Pada evaluasi kinerja pelayanan publik tahun 2018, DPMPTSP Kota Metro telah mendapatkan predikat B (Baik) dan menghasilkan beberapa rekomendasi untuk dapat menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang. Pada evaluasi tahun 2019 ini, DPMPTSP Kota Metro telah berupaya untuk melaksanakan rekomendasi tersebut dengan melakukan beberapa perbaikan yang bersifat administratif, namun DPMPTSP memiliki keterbatasan dalam melaksanakan rekomendasi yang terkait dengan masalah sarana prasarana dikarenakan luas lahan dan bangunan DPMPTSP Kota Metro yang tidak memadai. Harapannya kedepannya Pemerintah Daerah Kota Metro dapat memperhatikan rekomendasi yang terkait dengan masalah sarana prasarana dikarenakan luas lahan dan bangunan DPMPTSP Kota Metro yang tidak memadai, karena hal ini tidak akan dapat terwujud apabila tidak ada perhatian khusus.

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments