SP Izin Mendirikan Bangunan

Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

a.    Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c.     Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

d.    Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun  2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

e.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

f.      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;

g.    Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

h.    Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota  di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;

i.      Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

2.

Persyaratan Pelayanan

I.        Permohonan  Izin Mendirikan Bangunan (IMB):

a.         Mengisi formulir permohonan sesuai dengan format yang telah disediakan dan ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah)

b.        Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

c.         Fotocopy bukti hak atas tanah (Sertifikat/Akte);

d.        Fotocopy tanda bukti lunas PBB terakhir;

e.         Fotocopy IMB lama (bagi yang mengajukan permohonan perubahan/penambahan bangunan);

f.          Advis camat setempat;

g.         Gambar bangunan minimal terdiri dari gambar denah (termasuk posisi dan situasi bangunan pada persil lahan/tanah), gambar tampak, denah lokasi;

h.        Khusus bangunan 3 lantai atau lebih diwajibkan melampirkan gambar struktur bangunan dan surat pernyataan menyediakan peralatan dan instalasi penanggulangan kebakaran;

i.           Surat pernyataan sanggup melaksanakan ketentuan bangunan secara teknis ditandatangani pemohon di atas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

j.           Surat pernyataan/persetujuan lingkungan tetangga bagi bangunan lebih dari 1 (satu) lantai, bangunan usaha, dan bangunan lain yang memiliki dampak lingkungan;

k.         Dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku kecuali bagi bangunan rumah tempat tinggal dan tempat usaha kecil diluar sektor industri;

l.           Menunjukkan semua dokumen persyaratan yang asli kepada petugas penerimaan berkas pada saat pengajuan permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;

II.     Berkas persyaratan perubahan Izin Mendirikan Bangunan yang disebabkan oleh perubahan fungsi bangunan adalah sama dengan persyaratan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan baru ditambah dengan melampirkan Asli Izin Mendirikan Bangunan yang lama.

III.   Berkas persyaratan perubahan Izin Mendirikan Bangunan yang disebabkan oleh penambahan/pengurangan bangunan adalah sama dengan persyaratan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan baru.

IV.   Berkas persyaratan perubahan Izin Mendirikan Bangunan yang disebabkan oleh perubahan/pergantian nama pemilik adalah sebagai berikut:

a.         Mengisi Formulir Permohonan sesuai dengan format yang telah disediakan dan ditandatangani diatas materai Rp 6000,- (enam ribu rupiah)

b.        Asli Izin Mendirikan Bangunan yang lama;

c.         Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

d.        Fotocopy Bukti Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

e.         Fotocopy Bukti Hak Atas Tanah (Sertifikat/Akte);

f.          Fotocopy Tanda Bukti Lunas PBB Terakhir;

g.         Surat pernyataan yang menyatakan bahwa bangunan yang dimohonkan tidak mengalami perubahan/penambahan ditandatangani pemohon diatas materai  Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

V.     Berkas persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Konstruksi Reklame adalah:

a.         Mengisi Formulir Permohonan sesuai dengan format yang telah disediakan;

b.        Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;

c.         Gambar rencana tempat & posisi memasang reklame;

d.        Gambar konstruksi reklame yang akan didirikan;

e.         Analisis teknis struktur reklame;

f.          Surat persetujuan dari pemilik lahan yang bersangkutan jika pemasangan dilakukan di tanah/gedung/bangunan milik swasta/badan/perorangan.

 

 

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

No.

Pelaku Mekanisme

Proses Perizinan

1.

Pemohon

 
 

 

 

 

-       Penyerahan Berkas Permohonan Kepada Petugas Penerimaan

-       Pemohon melengkapi berkas kembali jika berkas dinyatakan tidak lengkap

-       Pemohon menerima tanda terima berkas jika berkas dinyatakan lengkap

2.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Front Office)

 
 

 

 

 

-       Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan administrasi berkas permohonan perizinan dan menginput data perizinan.

-       Kasi Perizinan Tertentu membubuhkan paraf pada Kartu Kendali berkas yang dinyatakan lengkap untuk diteruskan ke Seksi Pengolahan

3.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Back Office)

 
 

 

 

 

-       Kasi Perizinan Tertentu  memverifikasi berkas permohonan dan membubuhkan paraf pada Kartu Kendali Berkas

-       Mengkoordinasikan jadwa pemeriksaan lapangan kepada Tim Teknis

4.

Tim Teknis

 
 

 

 

 

-       Survey/pemeriksaan lapangan

-       Membuat Berita Acara Pemeriksaan

-       Membuat Rekomendasi layak atau tidaknya berkas permohonan untuk diproses lebih lanjut.

-       Membubuhkan paraf pada Kartu Kendali Berkas

5.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Back Office)

 
 

 

 

-       Pemroses  membuat konsep SKRD

-       Kasi Perizinan Tertentu menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah

6.

Bendahara Penerimaan

 
 

 

 

Bendahara Penerimaan membuat  Surat  Setoran Retribusi Daerah/Surat Tanda Setoran  berdasarkan SKRD.

7.

Pemohon

Pembayaran retribusi pada Bank Lampung

 

8.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Back Office)

 
 

 

 

 

-       Pemroses menginput data perizinan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Tim Teknis dan mencetak sertifikat izin

-       Kabid Pelayanan memeriksa sertifikat izin dan membubuhkan paraf pada Kartu Kendali Berkas dan Sertifikat Izin

9.

Kepala Dinas

 
 

 

 

Menandatangani Sertifikat Izin

10.

Bidang Pengelolaan Data, Evaluasi dan Informasi

 
 

 

 

-       Kabid membubuhkan paraf pada Kartu Kendali Berkas

-       Penomoran Izin oleh Seksi Registrasi dan Dokumentasi

-       Pengarsipan dokumen perizinan

-       Kasi membubuhkan paraf pada Kartu Kendali Berkas

11.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Front Office)

 
 

 

 

-       Kasi membubuhkan paraf pada Kartu Kendali Berkas

-       Petugas Front Office menyerahkan  izin kepada pemohon

12.

Pemohon

 

Menerima sertifikat izin yang telah diterbitkan

 

 

4.

Jangka waktu penyelesaian

Maksimal  7 (tujuh) hari kerja.

5.

Biaya/tarif

Fungsi

Klasifikasi A

Klasifikasi B

Klasifikasi C

Klasifikasi D

Fungsi I               

Rumah Tempat Tinggal.

Rp. 2.000,- / m2

Rp. 4.000,- / m2

Rp. 4.000,- / m2

Rp. 7.000,- / m2

Fungsi II

Bangunan sarana pendidikan, sarana sosial dan sarana olahraga.

Rp. 3.000,- / m2

Rp. 3.500,- / m2

Rp. 5.000,- / m2

Rp. 6.000,- / m2

Fungsi III

Usaha dagang, kios, minimarket, supermarket, perkantoran, gedung bioskop, rumah kost, cucian mobil dan bangunan lain yang sejenis baik permanen maupun semi permanen

Rp. 7.500,- / m2

Rp. 9.000,- / m2

Rp. 11.500,- / m2

Rp. 13.000,- / m2

Fungsi IV

Tempat Industri yang meliputi pabrik dan atau tempat pengolahan dari berbagai macam barang dan hasil bumi serta bangunan lainnya yang sejenis baik permanen maupun semi permanen.

Rp. 12.500,- / m2

Rp. 15.500,- / m2

Rp. 21.000,- / m2

Rp. 25.000,- / m2

Fungsi V              

Bangunan yang berfungsi dan atau dipergunakan untuk budidaya burung walet baik permanen maupun tidak permanen setiap ketinggian 4 (empat) meter dihitung 1 (satu) lantai.

Rp. 32.000,- / m2

 

a.      Terhadap bangunan lain lain terdiri dari :

1.      Bangunan pagar dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,- / m2;

2.      Halaman Parkir dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,- / m2;

3.      Lantai Jemur dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,- / m2;

4.      Teras dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,- / m2;

5.      Kolam Penampungan air limbah dikenakan biaya Rp. 10.000,- / m2;

6.      Bangunan pemancar, radio, TV, bangunan tower, menara PLN setiap kelipatan 6 (enam) meter dihitung 1 (satu) tingkat dan dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 10.000,- / m2;

7.      Bangunan menara pemancar telefon celular setiap kelipatan 6 (enam) meter dihitung 1 (satu) tingkat dan dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 1.500.000,- / m2;

8.      Kolam renang dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- / m2;

b.      Bangunan Konstruksi / Tiang Pancang Reklame dikenakan biaya retribusi sebagai berikut :

1.      Tiang pancang yang berdiri dengan ukuran diameter diatas 2 inci sampai dengan 10 inci dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,- per meter;

2.      Tiang pancang yang berdiri dengan ukuran diameter diatas 10 inci dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000,- per meter;

3.      Tiang konstruksi melintang dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,- per meter.

c.       Untuk setiap pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), selain dikenakan biaya seperti yang tersebut diatas, kepada pemohon dibebankan biaya pembuatan Plat Nomor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

d.      Selain biaya sebagaimana tersebut di atas tidak dipungut biaya lainnya;

e.      Terhadap bangunan yang Iebih dari satu tingkat maka tiap tingkat dikenakan retribusi sebagai
berikut :

1.      Tingkat ke- II = 1,5 x tarif lantai I menurut fungsi Bangunan;

2.      Tingkat ke- III = 2 x tarif lantai I menurut fungsi Bangunan;

3.      Tingkat ke- IV = 2,5 x tarif lantal I menurut fungsi bangunan;

4.      Terhadap Bangunan tingkat ke V dan seterusnya kelipatan menurut jenjang 1, 2 dan 3.

f.        Bangunan Tower, Menara air setiap kelipatan 6 (enam) meter dihitung 1 (satu) tingkat dan dikenakan retribusi 2,5 x tarif lantal I menurut fungsi bangunan;

g.      Khusus bangunan yang lokasinya berada di Jalan Protokol Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikalikan 2 (dua) dari jumlah harga terhitung

 

6.

Produk pelayanan

Surat Izin Mendirikan Bangunan

 

7.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

v  Sarana dan Prasarana:

a.        Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC.

b.        Tempat  parkir

c.         Mobil dan sepeda motor dinas

d.        Almari dokumen

e.        Rak arsip

f.          Meja

g.        Kursi

h.        Pesawat telepon dan mesin faksimili

i.          Komputer dan printer

j.          Telepon/Faksimili

k.        Alat tulis kantor

l.          Kotak saran

m.      Toilet umum

v  Fasilitas Pendukung:

a.        Jaringan internet/intranet

b.        Koran/bahan bacaan

c.         TV

d.        Tersedianya alat pemadam kebakaran portable

e.        CCTV

Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin

8.

Kompetensi Pelaksana

a.       Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku

b.      Mampu mengoperasikan komputer

c.       Mampu bekerja dalam Tim

d.      Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

9.

Pengawasan internal

a.       Dilakukan oleh atasan langsung

b.      Dilakukan oleh tim audit internal

10.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Ø  Sarana Pelayanan Pengaduan,Saran dan Masukan:

1.  Ruang Pengaduan

2.    E-mail : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

3.    Telepon : (0725) 49638,49313

4.    Fax : (0725)49313 

5.    Kotak saran/pengaduan.

6.    Formulir survey IKM.

7.    Sub domain perizinan (Website): pmptsp.metrokota.go.id

Ø  Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

a)   Cek administrasi;

b)  Cek lapangan;

c)   Koordinasi internal /eksternal;

d)  Koordinasi instansi terkait

Ø  Tindak lanjut pengaduan  3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

11.

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 9 (sembilan) orang.

Keterangan:

·      setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan  untuk jenis izin yang lainnya.

12.

Jaminan pelayanan

a.       Adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.

b.      Adanya jaminan bebas dari praktek KKN.

13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Surat Izin Mendirikan Bangunan dicetak dengan menggunakan kertas khusus dan dibubuhi tanda tangan asli serta dicap basah.

 

14.

Evaluasi kinerja Pelaksana

1.    Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:

a.    Setiap pemohon izin yang mengambil izin akan diberikan formulir IKM untuk diisi.

b.    Pengumpulan dan pengolahan data.

c.     Analisa data dan evaluasi.

d.    Tindak lanjut hasil evaluasi.

2.    Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung  terkait kinerja dan kedisiplinan.

15.

Masa Berlaku Izin

Izin Mendirikan Bangunan berlaku selamanya sejauh tidak terjadi perubahan/penyimpangan di lapangan atas izin yang telah diterbitkan.

16.

Jam Pelayanan

·      Senin – Kamis : 07.30 – 15.45 WIB

·      Jumat                : 07.30 – 15.00 WIB