SP Tanda Daftar Industri

Standar Pelayanan Tanda Daftar Industri (TDI)

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

a.    Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b.    Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

c.     Peraturan Menteri Peridustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tetang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

d.    Peraturan Walikota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Industri;

e.    Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota  di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

2.

Persyaratan Pelayanan

a.       Objek Tanda Daftar Industri (TDI) adalah usaha yang bergerak di bidang industri;

b.      Subjek Tanda Daftar Industri (TDI) adalah setiap orang atau Badan Usaha yang menjalankan kegiatan industri;

c.       Setiap orang, badan usaha yang mendapatkan Tanda Daftar Industri (TDI) sebagaimana dimaksud digolongkan sesuai dengan modal kerja yang ada, yaitu :

1.      Golongan I, yaitu Perusahaan Industri Perorangan dan/atau Perusahaan Industri Badan Usaha yang mempunyai modal dibawah                           Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

2.      Golongan II, yaitu Perusahaan Industri Perorangan dan/atau Perusahaan Industri Badan Usaha yang mempunyai modal kekayaan diatas               Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

3.      Golongan III, yaitu Perusahaan Industri Perorangan dan/atau Perusahaan Industri Badan Usaha yang mempunyai modal kekayaan diatas             Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

4.      Golongan IV, yaitu Perusahaan Industri Perorangan dan/atau Perusahaan Industri Badan Usaha yang mempunyai modal kekayaan diatas              Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

d.      Persyaratan pembuatan Tanda Daftar  Industri adalah sebagai berikut :

1.      Mengisi Formulir Permohonan sesuai dengan format yang telah disediakan;

2.      Fotocopy Izin Gangguan;

3.      Fotocopy Status Tanah;

4.      Fotocopy KTP;

5.      Fotocopy Akte Notaris dan Pengesahan Badan Hukum bagi Perseroan Terbatas (PT), CV dan Koperasi;.

6.      Menunjukkan semua dokumen persyaratan yang asli kepada petugas penerimaan berkas pada saat pengajuan permohonan penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI).

 

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

No.

Pelaku Mekanisme

Proses Perizinan

1.

Pemohon

 
 

 

 

 

-       Penyerahan Berkas Permohonan Kepada Petugas Penerimaan

-       Pemohon melengkapi berkas kembali jika berkas dinyatakan tidak lengkap

-       Pemohon menerima tanda terima berkas jika berkas dinyatakan lengkap

2.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Front Office)

 
 

 

 

 

-       Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan administrasi berkas permohonan perizinan dan menginput data perizinan.

-       Kasi Perizinan dan Non Perizinan Umum membubuhkan paraf pada Kartu Kendali berkas yang dinyatakan lengkap untuk diteruskan ke Back Office

3.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Back Office)

Kabid mengkoordinasikan jadwal pemeriksaan lapangan kepada Tim Teknis

4.

Tim Teknis

 
 

 

 

 

-       Survey/pemeriksaan lapangan

-       Membuat Berita Acara Pemeriksaan

-       Membuat Rekomendasi layak atau tidaknya berkas permohonan untuk diproses lebih lanjut.

-       Membubuhkan paraf pada Kartu Kendali Berkas

5.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Back Office)

 
 

 

 

 

-       Pemroses menginput data perizinan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Tim Teknis dan mencetak sertifikat izin

-       Kasi Perizinan dan Non Perizinan Umum dan Kabid memeriksa sertifikat izin dan membubuhkan paraf pada Kartu Kendali Berkas dan Sertifikat Izin

6.

Kepala Dinas

Menandatangani Sertifikat Izin

7.

Bidang Pengelolaan Data, Evaluasi dan Informasi

 
 

 

 

-       Kabid membubuhkan paraf pada Kartu Kendali Berkas

-       Penomoran Izin oleh Seksi Registrasi dan Dokumentasi

-       Pengarsipan dokumen perizinan

-       Kasi membubuhkan paraf pada Kartu Kendali Berkas

8.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Front Office)

 
 

 

 

-       Kasi membubuhkan paraf pada Kartu Kendali Berkas

-       Petugas Front Office menyerahkan  izin kepada pemohon

9.

Pemohon

 

Menerima sertifikat izin yang telah diterbitkan

 

4.

Jangka waktu penyelesaian

Maksimal  7 (tujuh) hari kerja.

5.

Biaya/tarif

Tidak dikenakan retribusi.

6.

Produk pelayanan

Surat Tanda Daftar Industri

7.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

v  Sarana dan Prasarana:

a.        Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC.

b.        Tempat  parkir

c.         Mobil dan sepeda motor dinas

d.        Almari dokumen

e.        Rak arsip

f.          Meja

g.        Kursi

h.        Pesawat telepon dan mesin faksimili

i.          Komputer dan printer

j.          Telepon/Faksimili

k.        Alat tulis Dinas

l.          Kotak saran

m.      Toilet umum

v  Fasilitas Pendukung:

a.        Jaringan internet/intranet

b.        Koran/bahan bacaan

c.         TV

d.        Tersedianya alat pemadam kebakaran portable

e.        CCTV

Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin

 

8.

Kompetensi Pelaksana

a.           Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku

b.          Mampu mengoperasikan komputer

c.           Mampu bekerja dalam Tim

d.          Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

 

9.

Pengawasan internal

a.           Dilakukan oleh atasan langsung

b.          Dilakukan oleh tim audit internal

10.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Ø  Sarana Pelayanan Pengaduan,Saran dan Masukan:

1.  Ruang Pengaduan

2.    E-mail : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

3.    Telepon : (0725) 49638,49313

4.    Fax : (0725)49313 

5.    Kotak saran/pengaduan.

6.    Formulir survey IKM.

7.    Sub domain perizinan (Website): pmptsp.metrokota.go.id

Ø  Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

a)   Cek administrasi;

b)  Cek lapangan;

c)   Koordinasi internal /eksternal;

d)  Koordinasi instansi terkait

Ø  Tindak lanjut pengaduan  3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

 

11.

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Surat Tanda Daftar Industri sebanyak 8 (delapan) orang.

Keterangan:

·      setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan  untuk jenis izin yang lainnya.

 

12.

Jaminan pelayanan

a.       Adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.

b.      Adanya jaminan bebas dari praktek KKN.

 

13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Surat Tanda Daftar Industri dicetak  dengan menggunakan kertas khusus dan dibubuhi tanda tangan asli serta dicap basah.

 

14.

Evaluasi kinerja Pelaksana

1.    Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:

a.    Setiap pemohon izin yang mengambil izin akan diberikan formulir IKM untuk diisi.

b.    Pengumpulan dan pengolahan data.

c.     Analisa data dan evaluasi.

d.    Tindak lanjut hasil evaluasi.

2.    Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung  terkait kinerja dan kedisiplinan.

 

15.

Masa Berlaku Izin

Tanda Daftar Industri berlaku selama perusahaan industri masih menjalankan usahanya dan wajib daftar ulang setiap tahunnya.

 

16.

Jam Pelayanan

·      Senin – Kamis : 07.30 – 15.45 WIB

·      Jumat                : 07.30 – 15.00 WIB