SP Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Standar Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

a.    Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b.    Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

c.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  85/HK.501/MKP/2010  tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman

f.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;

i.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

j.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif, Konferensi dan Pameran;

l.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

m.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA

p. Peraturan Walikota Metro Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;

q.    Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota  di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

2.

Persyaratan Pelayanan

1.      Mengisi Formulir Permohonan sesuai dengan format yang telah disediakan;

2.      Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha yang mencantumkan usaha pariwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pengusaha perorangan.

3.      Fotocopy Bukti Kepemilikan atau hak pengelolaan usaha pariwisata;

4.      Fotocopy Izin Teknis dan dokumen lingkungan hidup sebagai lampiran permohonan harus telah dilegalisir/disahkan oleh instansi teknis yang berwenang yaitu :

a.       Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

b.      Izin Gangguan;

c.       AMDAL/UKL/UPL atau SPPL.

5.      Pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta dengan bentuk surat / format pernyataan yang telah disediakan;

6.      Menunjukkan semua dokumen persyaratan yang asli kepada petugas penerimaan berkas pada saat pengajuan permohonan penerbitan Izin Pendaftaran Usaha Pariwisata

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

No.

Pelaku Mekanisme

Proses Perizinan

1.

Pemohon

 
 

 

 

 

-       Penyerahan Berkas Permohonan Kepada Petugas Penerimaan

-       Pemohon melengkapi berkas kembali jika berkas dinyatakan tidak lengkap

-       Pemohon menerima tanda terima berkas jika berkas dinyatakan lengkap

2.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Front Office)

 
 

 

 

 

-       Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan administrasi berkas permohonan perizinan dan menginput data perizinan.

-       Kasi Perizinan dan Non Perizinan Umum membubuhkan paraf pada Kartu Kendali berkas yang dinyatakan lengkap untuk diteruskan ke Back Office

3.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Back Office)

Kabid mengkoordinasikan jadwal pemeriksaan lapangan kepada Tim Teknis

4.

Tim Teknis

 
 

 

 

 

-       Survey/pemeriksaan lapangan

-       Membuat Berita Acara Pemeriksaan

-       Membuat Rekomendasi layak atau tidaknya berkas permohonan untuk diproses lebih lanjut.

-       Membubuhkan paraf pada Kartu Kendali Berkas

5.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Back Office)

 
 

 

 

 

-       Pemroses menginput data perizinan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Tim Teknis dan mencetak sertifikat izin

-       Kasi Perizinan dan Non Perizinan Umum dan Kabid memeriksa sertifikat izin dan membubuhkan paraf pada Kartu Kendali Berkas dan Sertifikat Izin

6.

Kepala Dinas

Menandatangani Sertifikat Izin

7.

Bidang Pengelolaan Data, Evaluasi dan Informasi

 
 

 

 

-       Kabid membubuhkan paraf pada Kartu Kendali Berkas

-       Penomoran Izin oleh Seksi Registrasi dan Dokumentasi

-       Pengarsipan dokumen perizinan

-       Kasi membubuhkan paraf pada Kartu Kendali Berkas

8.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Front Office)

 
 

 

 

-       Kasi membubuhkan paraf pada Kartu Kendali Berkas

-       Petugas Front Office menyerahkan  izin kepada pemohon

9.

Pemohon

 

Menerima sertifikat izin yang telah diterbitkan

 

4.

Jangka waktu penyelesaian

Maksimal  7 (tujuh) hari kerja.

5.

Biaya/tarif

Tidak dikenakan retribusi.

6.

Produk pelayanan

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

 

7.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

v  Sarana dan Prasarana:

a.        Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC.

b.        Tempat  parkir

c.         Mobil dan sepeda motor dinas

d.        Almari dokumen

e.        Rak arsip

f.          Meja

g.        Kursi

h.        Pesawat telepon dan mesin faksimili

i.          Komputer dan printer

j.          Telepon/Faksimili

k.        Alat tulis kantor

l.          Kotak saran/pengaduan

m.      Toilet umum

 

v  Fasilitas Pendukung:

a.        Jaringan internet/intranet

b.        Koran/bahan bacaan

c.         TV

d.        Tersedianya alat pemadam kebakaran portable

e.        CCTV

 

Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin

8.

Kompetensi Pelaksana

a.           Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku

b.          Mampu mengoperasikan komputer

c.           Mampu bekerja dalam Tim

d.          Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

9.

Pengawasan internal

a.           Dilakukan oleh atasan langsung

b.          Dilakukan oleh tim audit internal

10.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

v      Sarana Pelayanan Pengaduan,Saran dan Masukan:

1. Ruang Pengaduan

2.  E-mail : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

3.  Telepon : (0725) 49638,49313

4.  Fax : (0725)49313 

5.  Kotak saran/pengaduan.

6.  Formulir survey IKM.

7.   Sub domain perizinan (Website): pmptsp.metrokota.go.id

v  Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti   oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

a)            Cek administrasi;

b)            Cek lapangan;

c)             Koordinasi internal /eksternal;

d)            Koordinasi instansi terkait

v   Tindaklanjut pengaduan  3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

11.

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebanyak 8 (delapan) orang.

Keterangan:

·      setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan  untuk jenis izin yang lainnya.

12.

Jaminan pelayanan

a.       Adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.

b.      Adanya jaminan bebas dari praktek KKN.

13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Tanda Daftar Usaha Pariwisata dicetak  dengan menggunakan kertas khusus dan dibubuhi tanda tangan asli serta dicap basah.

 

14.

Evaluasi kinerja Pelaksana

1.    Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:

a.    Setiap pemohon izin yang mengambil izin akan diberikan formulir IKM untuk diisi.

b.    Pengumpulan dan pengolahan data.

c.     Analisa data dan evaluasi.

d.    Tindak lanjut hasil evaluasi.

2.    Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung  terkait kinerja dan kedisiplinan.

15.

Masa Berlaku Izin

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan.

16.

Jam Pelayanan

·      Senin – Kamis : 07.30 – 15.45 WIB

·      Jumat                : 07.30 – 15.00 WIB