DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA METRO

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi.  

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut ::

  1. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;  
  2. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
  3. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi danpenyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
  4. Pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu; dan
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

SEKRETARIAT

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

  1. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
  2. Penyusunan bahan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
  3. Pelaksanaan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  4. Penatausahaan keuangan;
  5. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
  6. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang; dan
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan  perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan penatausahaan keuangan dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan penatausahaan keuangan;
  2. Melaksanakan penyusunan dokumen perjalanan dinas;
  3. Melaksanakan evaluasi terhadap program kerja yang dilaksanakan;
  4. Melaksanakan pelaporan terhadap program kerja yang telah dilaksanakan;
  5. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
  6. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas urusan perencanaan dan keuangan;
  7. Melaksanakan koordinasi dengan bidang dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, rumah tangga dinas dan kepegawaian dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan urusan umum, rumah tangga dinas dan kepegawaian;
  2. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat;
  3. Melaksanakan penatausahaan kearsipan;
  4. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
  5. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan dan pemanfaatan aset dinas;
  6. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
  7. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
  8. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
  9. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana;
  10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas urusan umum dan kepagawaian;
  11. Melaksanakan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
  12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

2.  BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN  PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan. promosi, kerjasama, pengendalian, pengawasan dan pengembangan penanaman modal.

  1. Bidang   Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi : 
  2. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal lingkup daerah dan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha;
  3. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
  4. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal; dan
  5. Penyelenggaraan tugas lain  yang diberikan oleh  Atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

 

2.1 Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dan pengembangan iklim penanaman modal dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Melakukan perencanaan penanaman modal daerah;
  2. Melakukan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha; dan
  3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

2.2  Seksi Promosi Penanaman Modal

Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan rencana promosi terhadap  penanaman modal  dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Melakukan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  2. Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; dan
  3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya.

 

2.3 Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Seksi Pengendalian Pelaksanan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan Peraturan Perundang-Undangan;
  2. Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; dan
  3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya.

 

3.    BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melaksanakan fungsi : 

  1. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan tertentu;
  2. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan umum;
  3. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan penanaman modal; dan
  4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi  Pelayanan Perizinan Tertent

Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penerimaan, verifikasi berkas dan pengolahan berkas permohonan perizinan tertentu dengan  penjabaran  tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;
  2. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;
  3. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;
  4. Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan tertentu;
  5. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;
  6. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;
  7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;
  8. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;
  9. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;
  10. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;
  11. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;
  12. Menetapkan retribusi perizinan tertentu;
  13. Menerbitkan dokumen layanan perizinan tertentu; dan
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya.

3.2  Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Umum

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan umum dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan umum;
  2. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan umum;
  3. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan umum;
  4. Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan umum;
  5. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan umum;
  6. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan umum;
  7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan umum;
  8. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan umum;
  9. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan umum;
  10. Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan umum;
  11. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan umum;
  12. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan umum; dan
  13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya.

3.3  Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penerimaan berkas permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal  dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
  2. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
  3. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
  4. Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
  5. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
  6. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
  7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
  8. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
  9. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
  10. Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
  11. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
  12. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal; dan
  13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya.

4.    BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

Bidang  Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan mempunyai  tugas  penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan melaksanakan fungsi :

  1. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  2. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi,mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
  3. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan,  merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif; dan
  4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4.1 Seksi Pengaduan Dan Informasi Layanan

Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi, pengaduan dan pengembangan sistem informasi dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  2. Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  3. Merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  4. Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  5. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  6. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
  7. Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  8. Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  9. Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi¸ dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  10. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  11. Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
  12. Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
  13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4.2  Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan mengenai peraturan-peraturan, merencanakan, mengumpulkan bahan kebijakan dan menganalisis bahan kebijakan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
  2. Merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  3. Mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  4. Menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  5. Mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  7. Pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  8. Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telahaan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
  9. Mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;
  10. Membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  11. Menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasilayanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah; dan
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.3  Seksi Registrasi, Pelaporan Dan Peningkatan Layanan

Seksi Registrasi Pelaporan Dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas melaksanakan registrasi , pengarsipan dan melaporkan berkas perizinan yang telah ditandatangani,  dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan penomoran izin yang telah ditandatangani Kepala Dinas;
  2. Melaksanakan penyelenggaraan pembukuan dan pengarsipan dokumen perizinan;
  3. Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  4. Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  5. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  6. Mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  7. Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi: pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  8. Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efesien dan efektif;
  9. Merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  10. Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi: pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  11. Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan;
  12. Membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi: pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  13. Menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi: pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik); dan
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

5. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) 

Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan dilakukan lebih lanjut dengan peraturan Walikota .