19 July 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TUGAS DAN FUNGSI

 

Susunan Organisasi

(1)   Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

a.     Kepala Dinas;

b.     Sekretariat; dan

c.     Kelompok jabatan fungsional (JF)

 

Kepala Dinas

(1)   Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

(2)   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

a.     Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan secara terpadu;

b.     Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan secara terpadu;

c.     Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan secara terpadu;

d.     Pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan secara terpadu;

e.     Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha  dan non perizinan secara terpadu; dan

f.      Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

1.    SEKERTARIAT

 

(1)Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro  mempunyai fungsi :

a.  Penyusunan bahan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;

b.  Pelaksanaan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

c.  Penatausahaan keuangan;

d.  Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;

e.  Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang; dan

f.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) , terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. JF Sub-Substansi Perencana dan Keuangan

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan serta pelayanan umum di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

 

1.1. Rincian tugas sub bagian umum dan kepegawaian, adalah sebagai berikut:

a.     Menyusun bahan kebijakan urusan umum, rumah tangga dinas dan kepegawaian;

b.     Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat;

c.     Melaksanakan penatausahaan kearsipan;

d.     Melaksanakan urusan rumah tangga dinas;

e.     Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan dan pemanfaatan aset dinas;

f.      Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

g.     Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;

h.     Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;

i.      Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana;

j.      Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas urusan umum dan kepagawaian;

k.     Melaksanakan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan

l.      Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

 

1.2. Kelompok JF Substansi Perencanaan dan Keuangan Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan penatausahaan keuangan dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a.     Menyusun bahan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan penatausahaan keuangan;

b.     Melaksanakan penyusunan dokumen perjalanan dinas;

c.     Melaksanakan evaluasi terhadap program kerja yang dilaksanakan;

d.     Melaksanakan pelaporan terhadap program kerja yang telah dilaksanakan;

e.     Melasanakan penatausahaan keuangan;

f.      Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas urusan perencanaan dan keuangan;

g.     Melaksanakan koordinasi dengan bidang dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan

h.     Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

KOORDINATOR JF DINAS  PMPTSP KOTA METRO

 

2. KOORDINATOR JF SUBSTANSI PERENCANAAN, PENGEMBANGAN

    IKLIM,PROMOSI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN

    MODAL

Kelompok Substansi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan promosi, kerjasama, pengendalian, pengawasan dan pengembangan penanaman modal, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a.     Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

b.     Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal lingkup daerah;

c.     Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; dan

d.     Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Koordinator JF Substansi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, mengkoordinasikan kelompok Substansi yang terdiri dari :

 

2.1 Kelompok JF Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim  

      Penanaman Modal Mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dan

      pengembangan iklim penanaman modal dengan penjabaran tugas

      sebagai berikut:

a.     Melakukan perencanaan penanaman modal daerah;

b.     Melakukan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha;

c.     Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

2.2 Kelompok JF Substansi Penanaman Modal Mempunyai tugas

      melaksanakan rencana promosi terhadap penanaman modal dengan

      penjabaran tugas sebagai berikut :

a.     Melakukan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

b.     Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

c.     Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan

b.     peraturan perundang-undangan yang berlaku.


2.3 Kelompok JF Substansi Pengendalian Pelaksanan Penanaman Modal

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a.     Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

b.     Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; dan

c  Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku


 

3. KOORDINATOR JF KELOMPOK SUBSTANSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN      

Mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan penanaman modal, perizinan  berusaha dan non perizinan dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a.  Melaksanakan, merencanakan, penyuluhan/sosialisasi, pengawasan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan berusaha dan nonperizinan tertentu;

b. Melaksanakan, merencanakan penyuluhan/sosialisasi, pengawasan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan berusaha dan non perizinan umum;

c. Melaksanakan, merencanakan, pengawasan, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal; dan

d. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Koordinator JF Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, mengkoordinasikan kelompok Substansi yang terdiri dari :

 

3.1. Kelompok JF Substansi Pelayanan Perizinan Tertentu Mempunyai

       tugas melaksanakan pelayanan penerimaan, verifikasi berkas dan

       pengolahan berkas permohonan perizinan tertentu dengan

       penjabaran tugas sebagai berikut :

a.     Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;

b.     Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;

c.     Penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan perizinan tertentu;

d.     Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;

e.     Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan tertentu;

f.      Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;

g.     Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;

h.    Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;

i.      Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;

j.      Membuat  konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;

k.     Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;

l.      Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;

m.   Menetapkan retribusi perizinan tertentu;

n.    Menerbitkan dokumen layanan perizinan tertentu; dan

o.     Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

3.2. Kelompok JF Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non

       Perizinan Umum Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

       penerimaan berkas permohonan perizinan berusaha dan non

       perizinan umum dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a.     Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan  berusaha dan non perizinan umum;

b.     Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan umum;

c.     Penyuluhan kepada masyarakat tentang pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan umum ;

d.     Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan umum;

e.     Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan umum;

f.      Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan umum;

g.     Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan umum;

h.    Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan umum;

i.      Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan umum;

j.      Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan umum;

k.     Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan umum;

l.      Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan umum;

m.   Menerbitkan dokumen layanan perizinan berusaha dan non perizinan umum; dan

n.    Melaksanakan pengawasan,pemantauan,evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan  berusaha dan non perizinan

o.     Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

3.3. Kelompok JF Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha dan

       Nonperizinan Penanaman Modal Mempunyai tugas melaksanakan

       pelayanan penerimaan berkas permohonan perizinan  berusaha dan

       nonperizinan penanaman modal dengan penjabaran tugas sebagai

       berikut :

a.     Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal;

b.     Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal;

c.     Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal;

d.     Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal;

e.     Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal;

f.      Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal;

g.     Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha  dan non perizinan penanaman modal;

h.    Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal;

i.      Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal;

j.      Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal;

k.     Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal;

l.      Menerbitkan dokumen layanan perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal; dan

m.   Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

3. KOORDINATOR JF KELOMPOK SUBSTANSI PENGADUAN, KEBIJAKAN

    DAN PELAPORAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

Mempunyai tugas penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan perizinan berusaha, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a.     Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan berusaha  dan non perizinan;

b.     Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi,mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan;

c.     Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif; dan

d.     Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Koordinator JF Kelompok Substansi Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan Perizinan, mengkoordinasikan kelompok Substansi yang terdiri dari :

4.1. Kelompok JF Substansi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan

       Berusaha dan Nonperizinan,Mempunyai tugas melaksanakan

       pelayanan informasi, pengaduan dan pengembangan sistem informasi

       dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a.     Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;

b.     Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;

c.     Merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;

d.     Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;

e.     Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;

f.      Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

g.     Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;

h.    Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;

i.      Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi¸ dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

j.      Mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;

k.     Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan;

l.      Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan

m.   Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

4.2 Kelompok JF Substansi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan Perizinan

      Berusaha dan Nonperizinan, Mempunyai tugas menyiapkan kebijakan

      mengenai peraturanperaturan, merencanakan, mengumpulkan bahan

      kebijakan dan menganalisis bahan kebijakan, dengan penjabaran tugas

      sebagai berikut :

a.     Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;

b.     Merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

c.     Mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

d.     Menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;

e.     Mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f.      Mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

g.     Pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

h.    Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telahaan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;

i.      Mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;

j.      Membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

k.     Menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan berusaha dan nonperizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah; dan

l.      Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

4.3 Kelompok Substansi Registrasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas melaksanakan registrasi, pengarsipan dan melaporkan berkas perizinan yang telah ditandatangani, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a.     Melaksanakan penomoran izin yang telah ditanda tangani Kepala Dinas;

b.     Melaksanakan penyelenggaraan pembukuan dan pengarsipan dokumen   perizinan;

c.     Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan Inovasi pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;

d.     Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;

e.    Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan Inovasi pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;

f.      Mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan inovasi pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;

g.     Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi: pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi pelayanan perizinanberusaha  dan non perizinan;

h.    Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan berusaha dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan yang efesien dan efektif;

i.      Merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan berusaha dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;

j.      Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi: pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;

k.     Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatkan layanan perizinan berusaha dan non perizinan;

l.      Membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi: pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;

m.   Menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi: pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik); dan

n. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.