Standar Pelayanan Surat Izin Penyelenggaraan Optikal (SI-PO)

Standar Pelayanan Publik Bagian Service Delivery

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Produk pelayanan

Surat Izin Penyelenggaraan Optikal (SI-PO)

2.

Persyaratan Pelayanan

  1. Melakukan Pendaftaran secara Online melalui aplikasi “Sicantik Cloud”;
  2. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
  3. Fotokopi NPWP;
  4. BPJS Ketenagakerjaan;
  5. Fotokopi pendirian badan usaha/badan hukum;
  6. Surat Keterangan persetujuan tetangga yang diketahui oleh Lurah dan Camat;
  7. Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien atau optometris untuk menjadi penanggung jawab;
  8. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir;
  9. NIB;
  10. Fotocopy SIUP;
  11. Fotokopi STR refraksionis optisien atau optometris;
  12. Fotokopi SIP refraksionis optisien atau optometris;
  13. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan;
  14. Surat pernyataan memiliki laboraturium dispensing atau surat perjanjian kerja sama dari laboratorium dispensing;
  15. Surat rekomendasi dari asosiasi optikal setempat;
  16. Rekomendasi dari OPD teknis;
  17. Pas foto berwarna 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
  18. Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan).

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pendaftaran Dengan Perbantuan

Pendaftaran Online

  1. Pemohon mengajukan pendaftaran izin melalui petugas pelayanan (front office).
  2. Pemohon mengajukan pendaftaran izin secara online dengan mengisi formulir pendaftaran melalui https://sicantikui.layanan.go.id/ dan menyerahkan berkas persyaratan izin.
  3. Pemohon menerima tanda terima berkas elektronik.
  4. Berkas permohonan lengkap, maka berkas akan dilanjutkan ke Tim Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis.
  5. Bila Tim Teknis Memberikan Rekomendasi maka akan dilanjutkan dengan Penetapan Izin, apabila Tim Teknis tidak memberikan rekomendasi maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.
  6. Pemohon menerima surat izin yang telah ditandatangani dan  surat izin elektronik.
  1. Pemohon mengajukan pendaftaran izin secara online dengan mengisi formulir dan mengupload berkas persyaratan izin melalui portal https://sicantikui.layanan.go.id/.
  2. Pemohon menerima tanda terima berkas elektronik.
  3. Berkas permohonan lengkap, maka berkas akan dilanjutkan ke Tim Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis.
  4. Bila Tim Teknis Memberikan Rekomendasi maka akan dilanjutkan dengan Penetapan Izin, apabila Tim Teknis tidak memberikan rekomendasi maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.
  5. Pemohon menerima surat izin yang telah ditandatangani dan  surat izin elektronik.

4.

Jangka waktu penyelesaian

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

5.

Biaya/tarif

Tidak dikenakan retribusi.

6.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan:

1. Ruang Pengaduan

2. E-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

3. HP Pengaduan : 085378299993

4. Telepon : (0725) 49638, 49313

5. Fax: (0725) 49313

6. Kotak saran/pengaduan

7. Formulir survey IKM

8. E-Pengaduan melalui : pmptsp.metrokota.go.id

 

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;

2. Mediasi;

3. Koordinasi dan cek lokasi;

4. Penyelesaian/Sanksi.

 

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. 1 orang staf Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;

2. 1 orang Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan;

3. 1 orang Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

4. 1 orang OPD Teknis.

Unit yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.

 

Standar Pelayanan Publik Bagian Manufacturing

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/SK/X/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
  7. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Metro Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;
  8. Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik, Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Salon Kecantikan, SPA, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene.

2.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

  1. Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC
  2. Parkir Khusus Disabilitas
  3. Kursi Roda
  4. Tempat parkir
  5. Mobil dan sepeda motor dinas
  6. Almari dokumen
  7. Rak arsip
  8. Meja
  9. Kursi
  10. Komputer dan printer
  11. Telepon/Faksimili
  12. Alat tulis kantor
  13. Toilet umum
  14. Jaringan internet
  15. Koran/bahan bacaan
  16. TV
  17. Mushola
  18. Ruang Laktasi dan bermain anak

3.

Jumlah pelaksana

  1. Petugas Front Office 1 orang.
  2. Petugas Back Office  1 orang.
  3. Tim Teknis 1 orang.
  4. Kepala Seksi 1 orang.
  5. Kepala Bidang 1 orang.

4.

Kompetensi Pelaksana

1.  Petugas Front Office :

  1. Berpendidikan minimal SLTA sederajat;
  2. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun);
  3. Mampu mengoperasikan komputer;
  4. Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud;
  5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
  6. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

2.   Petugas Back Office 

  1. Berpendidikan minimal SLTA sederajat;
  2. Mampu mengoperasikan komputer;
  3. Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud;
  4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
  5. Mampu bekerja dalam Tim.
  6. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan

3.   Tim Teknis

  1. Berpendidikan minimal SLTA sederajat;
  2. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun);
  3. Memiliki pengetahuan tentang  perundang-undangan terkait pelayanan publik;
  4. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;
  5. Memiliki kemampuan kerjasama tim.

 

4.  Kepala Seksi

  1. Berpendidikan minimal Strata Satu (S1);
  2. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait pelayanan publik;
  3. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik;
  4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
  5. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;
  6. Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud.

 

5.  Kepala Bidang

  1. Berpendidikan minimal Strata Satu (S1);
  2. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait pelayanan publik;
  3. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik;
  4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
  5. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan;
  6. Memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi Sicantik Cloud.

5.

Pengawasan internal

  1. Dilakukan oleh atasan langsung.
  2. Dilakukan oleh tim audit internal.
  3. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi.
  4. Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Kepala Dinas.

6.

Jaminan pelayanan

  1. Jaminan Kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
  2. Jaminan pelayanan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

7.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

  1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus yang berlogo DPMPTSP Kota Metro yang dijamin keasliannya dengan memberikan nomor registrasi yang telah digandakan sebagai arsip kantor.
  2. Surat Izin ditanda tangani secara elektronik yang dijamin oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
  3. Surat Izin dicetak  dengan menggunakan QR Code dan autentifikasi dokumen elektronik dapat diverifikasi melalui scan QR code oleh pemohon.

8.

Evaluasi kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui e-Survey Kepuasan Masyarakat (e-SKM) melalui mekanisme pengisian kuesioner oleh pengguna layanan.
  2. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

 

Download Standar Pelayanan Surat Izin Penyelenggaraan Optikal (SI-PO) KLIK DI SINI



Standard Pelayanan Publik

Profil Investasi Kota Metro Provinsi Lampung